detikcom
Minggu, 08/07/2012 13:13 WIB

Tiket Hangus & Bayar Rp 200 Ribu, Penumpang Citilink di Denpasar Protes

Gede Suardana - detikNews
Ilustrasi/detikcom
Denpasar - Tiket penumpang maskapai Citilink di Denpasar tiba-tiba dinyatakan hangus. Para penumpang protes karena diharuskan membayar Rp 200 ribu untuk bisa berangkat pada penerbangan selanjutnya.

"Kami diminta membayar biaya administrasi Rp 200 ribu lagi untuk bisa terbang pada penerbangan berikutnya," kata penumpang jurusan Denpasar-Surabaya Efra Rohanita dengan kesal, Minggu (8/7/2012).

Sikap Citilink tersebut mendapat reaksi keras dari puluhan penumpang yang tiketnya dinyatakan hangus. Ada yang tak berdaya menerima, ada pula penumpang yang menolak pembayaran tersebut.

"Kami tidak mau membayar lagi, karena tiket dinyatakan hangus padahal kami tak melakukan kesalahan!" kata Efra kesal.

Disebutkan, Citilink menghanguskan tiket penumpang karena dianggap melewati batas waktu check-in. "Puluhan penumpang antre sejak 1-2 jam, tapi dianggap melewati batas waktu 30 menit check-in," kata Efra.

Efra rencananya berangkat menuju Surabaya dengan membayar tiket seharga Rp 1.066.000 untuk dua orang. Sedangkan, penumpang Prima Yosepine yang hendak terbang ke Jakarta membeli tiket Rp 3.500.000 untuk tiga orang.

Efra menduga, check-in tiba-tiba ditutup padahal puluhan penumpang masih antre di depan loket karena banyak calo tiket. "Kenapa tiket kami hangus dan loket check-in ditutup padahal antre lama. Jangan-jangan kursi pesawat sudah penuh karena banyak calo tiket yang beroperasi di sini," ujar Efra.

Belum ada konfirmasi dari Citilink mengenai kejadian ini. Detikcom berusaha menghubungi kantor Citilink di Jakarta, namun sejauh ini tidak ada jawaban.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(gds/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%