detikcom
Sabtu, 07/07/2012 17:21 WIB

Terseret Isu Korupsi, Konflik Internal Golkar Bisa Lebih Buruk Dibanding Demokrat

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Keterlibatan politisinya dalam kasus skandal pengadaan Al Qur'an, mempengaruhi persepsi publik terhadap Partai Golkar dan popularitas Aburisal Bakrie sebagai bakal capres. Akibat stigma keterkaitannya dengan rezim Orde Baru, dampak terhadap soliditas internal yang Gokar alami bahkan bisa lebih buruk dibanding nasib Partai Demokrat.

Demikian analisa Yunarto Wijaya terhadap kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Al Qur'an Kementerian Agama yang menyeret anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Zulkarnaen Djabar, dikaitkan dengan elektabilitas Ical. Pengamat politik dari Charta Politica ini menyampaikannya di sela diskusi di resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (7/7/2012).

"Menghadapi kasus ini, Golkar dihadapikan juga pada potensi masalah internal. Bukan masalah korupsinya atau tidak, tapi mudah isu ini digoyang dan bisa dipakai orang yang merasa tidak puas," ujar Toto.

Sebagai contoh kasus ambruknya popularitas dan elektabilitas partai politik gara-gara politisinya dicokok KPK, adalah nasib Partai Demokrat. Akibat kasus Nazaruddin yang menyeret sejumlah politisinya, partai pemenang Pemilu 2009 itu juga didera perselisihan antar kadernya dan berbuntut konflik internal yang bertubi-tubi.

Di dalam konteks Partai Golkar, menurut Toto, efek buruk yang terjadi bisa jauh lebih parah mengingat beban kelam masa lalu. Sejak bergulirnya era reformasi, partai berlambang pohon beringin ini seolah indentik dengan skandal korupsi terkait dengan praktek rezim Orde Baru.

Di sisi lain, pencapresan Aburizal Bakrie juga tidak sepenuh hati didukung jajaran elit politisi senior dan berpengaruh Partai Golkar. Benih gesekan antar faksi yang sudah ada, dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh kelompok -baik internal maupun ekternal partai- sebagai jalan untuk memuluskan target-target jangka pendek mereka masing-masing.

"Bukan tidak mungkin hal-hal seperti ini mudah diakumulasi pihak tertentu yang merasa tidak puas untuk digunakannya setelah deklarasi pencapresan Ical oleh Golkar," papar Toto.

(lh/gah)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    47%
    Kontra
    53%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel