detikcom
Jumat, 06/07/2012 16:39 WIB

Hartati Murdaya Sesalkan Pencegahannya ke Luar Negeri oleh KPK

Gagah Wijoseno - detikNews
Jakarta - Pengusaha Hartati Murdaya dicegah KPK ke luar negeri. Pencegahan terkait kasus dugaan suap PT Hardaya Inti Plantation atas Bupati Buol Amran Batalipu. Perusahaan milik Hartati itu diduga menyuap terkait hak guna usaha lahan sawit.

"Disayangkan langkah KPK yang mengeluarkan rekomendasi pencekalan terhadap diri Ibu Hartati Murdaya. Langkah ini terkesan berlebihan dan prematur karena rekomendasi pencekalan dikeluarkan jauh sebelum KPK meminta keterangan Bupati Buol, Amran Batalipu itu sendiri," terang orang dekat Hartati, M Al Khadziq, dalam siaran pers, Jumat (6/7/2012).

Al Khadziq yang juga aktivis muda NU serta politisi PD ini juga menegaskan, Hartati Murdaya sepenuhnya tetap mendukung tugas KPK membongkar kasus korupsi. Hartati seorang warga yang taat hukum dan menghormati semua proses hukum.

"Sampai ke akar-akarnya, karena masalah pemberantasan korupsi juga merupakan program utama dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono," imbuhnya.

Diketahui Dijen Imigrasi Kemenkum HAM mengeluarkan larangan bepergian ke luar negeri untuk Siti Hartati Murdaya pada awal pekan ini. Status cegah kepada pemilik Hardaya Inti Plantation itu dimintakan oleh KPK terkait kasus dugaan suap atas Bupati Buol.

(ndr/nwk)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    46%
    Kontra
    54%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel
    MustRead close