detikcom
Jumat, 06/07/2012 16:27 WIB

Kubu Hartati Murdaya Sangkal Menyuap Bupati Buol

Gagah Wijoseno - detikNews
Jakarta - Kubu Hartati Murdaya angkat bicara soal kasus Buol. Hartati mengamini bahwa PT Hardaya Inti Plantation yang beroperasi di Buol, Sulteng, adalah miliknya. Namun dia membantah bila perusahaannya melakukan penyuapan kepada Bupati Amran Batalipu.

"Bahwa PT Hardaya Inti Plantation tidak terlibat penyuapan, gratifikasi, atau tindak pidana apapun terkait dengan rekomendasi hak guna usaha (HGU). Karena sebenarnya rekomendasi HGU akan tetap diterbitkan oleh instansi yang berwenang, mengingat perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan," jelas orang dekat Hartati, M Al Khadziq, dalam siaran pers, Jumat (6/7/2012).

Al Khadziq yang juga aktivis muda NU dan aktif di Partai Demokrat ini menjelaskan, perusahaan Hardaya Inti Plantation memang memiliki perkebunan kelapa sawit di Buol dan telah beroperasi sejak 1995.

Namun saat ini perusahaan itu tidak sedang membuka lahan perkebunan yang baru, tidak sedang memperluas lahan perkebunannya, tidak sedang mengurus izin lahan perkebunan yang baru, dan tidak sedang mengurus izin perluasan lahan perkebunan di kabupaten tersebut.

"Bahwa surat rekomendasi hak guna usaha (HGU) adalah bukan pemberian lahan perkebunan yang baru, juga bukan pemberian HGU-nya itu sendiri. Setelah pemerintah daerah menarik investor ke daerah terpencil tersebut dengan memberi lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 1995, maka
sudah semestinya surat rekomendasi HGU secara normatif diberikan kepada PT Hardaya Inti Plantation, karena lahan sudah ditanami kelapa sawit, sudah memproduksi CPO, sudah mampu menyerap ribuan tenaga kerja, dan sudah memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi kemajuan," terangnya.

Dia juga menjelaskan, rekomendasi HGU tersebut sesungguhnya tidak memiliki nilai yang signifikan di mana untuk mendapatkannya harus ditukar dengan uang senilai miliaran rupiah.

"Sehingga terlalu naif jika PT Hardaya Inti Plantation dikatakan berniat melakukan suap senilai miliaran hanya untuk mendapat surat rekomendasi HGU yang sesungguhnya tidak memiliki nilai signifikan," tuturnya.

Seperti diketahui, terkait dugaan suap Bupati Buol ini, KPK sebelumnya menangkap dua petinggi PT Hardaya Inti Plantation, yaitu Yani Anshori dan Gondo Sudjono. KPK juga sudah menangkap Amran. Kedua petinggi Hardaya itu diduga menyuap Amran terkait izin lahan sawit.


Jokowi Tak Beri Restu, KK Dheeraj Nekat Putar Film Jokowi. Saksikan Cerita Lengkapnya di "Reportase Siang" hari ini, mulai pukul 10.37 WIB Hanya di Transtv

(ndr/nrl)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Rabu, 22/05/2013 08:47 WIB
      Salim Segaf Galau Melihat Kondisi PKS
      Gb Salim Segaf Al Jufri, anggota Majelis Syuro PKS, mengaku prihatin dengan kondisi partainya saat ini. Salim mengingatkan semua kader PKS kembali berpolitik bersih dan tidak berurusan dengan kasus korupsi.
    ProKontra Index »

    Usut Aiptu Labora, Polri Jangan Ciut Usut Rekening Gendut Jenderal

    Polisi sangat blak-blakan mengungkap kasus rekening gendut yang dimiliki oleh Anggota Polres Raja Ampat, Papua, Aiptu Labora Sitorus. Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurahman mengatakan Polri juga harus terbuka dan berani jika itu menyangkut rekening para jendral. Bila Anda setuju dengan pernyataan Hamidah Abdurahman, pilih Pro!
    Pro
    59%
    Kontra
    41%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel
    • Rp .000
    • Rp .000