Siapakah Tersangka Baru Kasus Sistem Informasi Pajak?

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi Sistem Informasi Ditjen Pajak (SIDJP). Kepastian akan adanya tersangka baru ini diperoleh dari hasil penyidikan tim Kejagung.

"Ya kita tunggu, kayaknya tim penyidik sudah menunjukkan adanya kemungkinan adanya tersangka baru di kasus SIDJP," ujar Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto, di Gedung Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (7/7/2012).

Namun, pihak Kejagung masih enggan mengungkapkan siapa yang akan dijadikan tersangka baru. Menurut Andhi pihaknya akan mengungkap tersangka baru itu dalam waktu dekat.

"Tersangka baru belum bisa diungkapkan," terang Andhi.

Sebelumnya, kejagung telah menetapkan 2 pegawai Ditjen Pajak sebagai tersangka. Kedua tersangka itu adalah Bahar sebagai Ketua Panitia Proses Pengadaan Sistem Informasi Manajamen dan Pulung Sukarno yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Ketiganya dijerat pidana pasal 2 atau 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keduanya juga dinilai melanggar Kepres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain dua pegawai Ditjen Pajak, Kejagung juga menetapkan tersangka dari rekanan lelang, LWH, tersangka adalah Direktur PT. Berca Hardaya Perkasa. Dia berperan menandatangani kontrak perjanjian kerjasamaPenanganan kasus ini bermula dari hasil audit BPK. Dalam pemeriksaan ditemukan dugaan korupsi Rp 12 miliar dalam proyek itu. Kejagung yang mendapat laporan segera bergerak dan melakukan penyidikan. Berdasarkan audit yang telah dilakukan BPK, ditemukan alat-alat yang tidak ada wujudnya dalam pengadaan sistem informasi ini.


Praktek penimbunan BBM melibatkan oknum aparat keamanan. Seperti apa modusnya? Tonton "Reportase Investigasi", Minggu, 26 Mei 2013, pukul 16.45, hanya di TRANSTV

(riz/mad)