Jumat, 06/07/2012 10:14 WIB

Ada 11 Aduan Pungli di Sekolah Jakarta, Waspadai Permintaan Sumbangan!

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Ombudsman RI sudah menerima 50 aduan pungutan liar saat pendaftaran sekolah. 11 Di antara aduan tersebut berada di Jakarta. Bagaimana modusnya?

Peneliti ICW Febri Hendri menjelaskan, khusus di Posko ICW ada 20 aduan yang sudah masuk. Laporan itu bervariasi dari kawasan Semarang, Cirebon dan Jakarta.

"Di Jakarta ada 11 di Posko Kalibata. Nanti akan kita ekspose," terang Febri saat berbincang dengan detikcom, Jumat (6/7/2012).

Febri mengatakan, modus pungutan biasanya berkaitan dengan biaya sumbangan pendidikan. Padahal, sekolah dilarang menanyakan jumlah sumbangan sebelum si anak diterima.

"Sekolah dilarang untuk menanyakan besar sumbangan pada penerimaan pada siswa baru, karena itu menentukan lulus tidaknya sekolah anak tersebut," terangnya.

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. "Di situ disebutkan pungutan atau sumbangan tidak boleh dikaitkan dengan penerimaan siswa didik baru. Seharusnya ditanyakan setelah lulus tes," imbuhnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI juga mengaku sudah menerima 50 aduan soal pungutan liar di sekolah. Aduan itu semua berhubungan dengan pungutan liar.


Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mad/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%