detikcom
Jumat, 06/07/2012 10:14 WIB

Ada 11 Aduan Pungli di Sekolah Jakarta, Waspadai Permintaan Sumbangan!

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Ombudsman RI sudah menerima 50 aduan pungutan liar saat pendaftaran sekolah. 11 Di antara aduan tersebut berada di Jakarta. Bagaimana modusnya?

Peneliti ICW Febri Hendri menjelaskan, khusus di Posko ICW ada 20 aduan yang sudah masuk. Laporan itu bervariasi dari kawasan Semarang, Cirebon dan Jakarta.

"Di Jakarta ada 11 di Posko Kalibata. Nanti akan kita ekspose," terang Febri saat berbincang dengan detikcom, Jumat (6/7/2012).

Febri mengatakan, modus pungutan biasanya berkaitan dengan biaya sumbangan pendidikan. Padahal, sekolah dilarang menanyakan jumlah sumbangan sebelum si anak diterima.

"Sekolah dilarang untuk menanyakan besar sumbangan pada penerimaan pada siswa baru, karena itu menentukan lulus tidaknya sekolah anak tersebut," terangnya.

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. "Di situ disebutkan pungutan atau sumbangan tidak boleh dikaitkan dengan penerimaan siswa didik baru. Seharusnya ditanyakan setelah lulus tes," imbuhnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI juga mengaku sudah menerima 50 aduan soal pungutan liar di sekolah. Aduan itu semua berhubungan dengan pungutan liar.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%
MustRead close