Jumat, 06/07/2012 10:14 WIB

Ada 11 Aduan Pungli di Sekolah Jakarta, Waspadai Permintaan Sumbangan!

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Ombudsman RI sudah menerima 50 aduan pungutan liar saat pendaftaran sekolah. 11 Di antara aduan tersebut berada di Jakarta. Bagaimana modusnya?

Peneliti ICW Febri Hendri menjelaskan, khusus di Posko ICW ada 20 aduan yang sudah masuk. Laporan itu bervariasi dari kawasan Semarang, Cirebon dan Jakarta.

"Di Jakarta ada 11 di Posko Kalibata. Nanti akan kita ekspose," terang Febri saat berbincang dengan detikcom, Jumat (6/7/2012).

Febri mengatakan, modus pungutan biasanya berkaitan dengan biaya sumbangan pendidikan. Padahal, sekolah dilarang menanyakan jumlah sumbangan sebelum si anak diterima.

"Sekolah dilarang untuk menanyakan besar sumbangan pada penerimaan pada siswa baru, karena itu menentukan lulus tidaknya sekolah anak tersebut," terangnya.

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. "Di situ disebutkan pungutan atau sumbangan tidak boleh dikaitkan dengan penerimaan siswa didik baru. Seharusnya ditanyakan setelah lulus tes," imbuhnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI juga mengaku sudah menerima 50 aduan soal pungutan liar di sekolah. Aduan itu semua berhubungan dengan pungutan liar.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%