Detik.com News
Detik.com
Jumat, 06/07/2012 10:14 WIB

Ada 11 Aduan Pungli di Sekolah Jakarta, Waspadai Permintaan Sumbangan!

Rachmadin Ismail - detikNews
 Ada 11 Aduan Pungli di Sekolah Jakarta, Waspadai Permintaan Sumbangan!
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Ombudsman RI sudah menerima 50 aduan pungutan liar saat pendaftaran sekolah. 11 Di antara aduan tersebut berada di Jakarta. Bagaimana modusnya?

Peneliti ICW Febri Hendri menjelaskan, khusus di Posko ICW ada 20 aduan yang sudah masuk. Laporan itu bervariasi dari kawasan Semarang, Cirebon dan Jakarta.

"Di Jakarta ada 11 di Posko Kalibata. Nanti akan kita ekspose," terang Febri saat berbincang dengan detikcom, Jumat (6/7/2012).

Febri mengatakan, modus pungutan biasanya berkaitan dengan biaya sumbangan pendidikan. Padahal, sekolah dilarang menanyakan jumlah sumbangan sebelum si anak diterima.

"Sekolah dilarang untuk menanyakan besar sumbangan pada penerimaan pada siswa baru, karena itu menentukan lulus tidaknya sekolah anak tersebut," terangnya.

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. "Di situ disebutkan pungutan atau sumbangan tidak boleh dikaitkan dengan penerimaan siswa didik baru. Seharusnya ditanyakan setelah lulus tes," imbuhnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI juga mengaku sudah menerima 50 aduan soal pungutan liar di sekolah. Aduan itu semua berhubungan dengan pungutan liar.

(mad/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%