BBC Indonesia
Jumat, 06/07/2012 08:49 WIB

Dua mantan jenderal Argentina diadili

BBCIndonesia.com - detikNews

Dua mantan pemimpin militer Argentina, Jorge Videla dan Reynanlo Bignone divonis bersalah kasus pencurian bayi secara sistematis di masa rezim militer berkuasa.

Dua mantan pemimpin militer Argentina divonis bersalah dalam kasus pencurian secara sistematis ratusan bayi dari orang tuanya yang menjadi tahanan politik di masa rezim militer berkuasa.

Pengadilan di Buenos Aires menghukum Jorge Videla 50 tahun pidana penjara, sementara rekannya Reynaldo Bignone dihukum 15 tahun penjara.

Keduanya sudah menjalani hukuman penjara atas kejahatan yang mereka lakukan di masa rezim militer berkuasa, antara 1976 dan 1983.

Setidaknya ada 400 bayi diduga diambil paksa dari orangtuanya yang menjadi tahanan politik di masa rezim militer berkuasa.

Selain dua pensiunan militer itu, ada sembilan orang mantan pejabat militer dan polisi lainnya yang menghadapi tuduhan yang sama.

Sembilan orang terdakwa, termasuk Videla dan Bignone, dihukum dalam kasus pengambilan paksa 34 bayi. Sementara dua orang dinyatakan tidak bersalah.

Videla, yang kini berusia 86, menerima putusan hakim dan mengakui perbuatannya atas kasus pencurian 20 bayi.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Videla bersalah melakukan "penculikan, penahanan serta menyembunyikan secara sistematis anak-anak di bawah usia 10 tahun".

Ketika hakim membacakan putusannya, Videla terlihat tanpa ekspresi. Bersama Bignone, Videla sebelumnya telah menjalani proses hukuman penjara.

Videla sebelumnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 2010 lalu untuk kasus penyiksaan dan kematian 31 orang pembangkang selama pemerintahan rezim militer.

Sementara Bignone dihukum seumur hidup pada April 2011 untuk kasus penyiksaan dan pembunuhan terhadap para lawan politik.

Vonis bersejarah

Sorak-sorai membahana di ruang pengadilan, ketika majelis hakim membacakan putusan bahwa para tersangka terbukti bersalah dalam kasus pencurian ratusan bayi itu.

Para korban dan keluarganya menyambut baik vonis pengadilan ini dan menganggapnya sebagai konfirmasi atas kejahatan paling keji yang dilakukan di masa kekuasaan militer.

Salah satu korban, Macarena Gelman, mengatakan putusan hakim ini "bersejarah".

"Melihat wajah-wajah mereka yang bertanggung jawab dalam kasus ini, membuktikan bahwa ada kemajuan dalam proses peradilan," katanya kepada kantor berita Efe.

Selama Jenderal Jorge Videla (1983) masih berkuasa, diduga ada ratusan bayi yang dipisahkan dari orang tuanya yang ditahan karena alasan politik.

Selama ini Gelman dibesarkan oleh keluarga polisi di Uruguay setelah orang tuanya diculik oleh rezim militer pada 1976.

Ibunya digelandang ke sebuah penjara rahasia di Uruguay dan akhirnya hilang, sementara jasad ayahnya ditemukan dalam tong yang dibuang ke sungai.

Gelman kemudian bertemu lagi kakeknya, Juan Gelman, penyair terkenal Argentina.

Selama rezim militer berkuasa di Argentina, lebih dari 100 anak diambil paksa dari orang tuanya dan diadopsi oleh keluarga militer atau polisi. Namun ketika rezim ini runtuh, sebagian besar mereka kemudian bersatu kembali dengan keluarga biologis mereka.

Sebuah kelompok yang menamakan diri sebagai The Grandmothers of the Plaza de Mayo, yang selama ini aktif memperjuangkan kasus pencurian bayi ini, meyakini ada ratusan bayi yang diculik selama rezim militer bertampuk di kursi kekuasaan.

Namun demikian, ada beberapa anak yang menjadi korban penculikan mengaku tidak tahu-menahu tentang asal-usul mereka, karena khawatir akan nasib orang tua angkat mereka yang dianggap melakukan kejahatan.

Kelompok-kelompok HAM mengatakan,selama pemerintahan militer, yang dikenal sebagai "Perang Kotor", sekitar 30.000 orang tewas atau dihilangkan oleh militer dalam rangka kampanye melawan aktivis oposisi dan gerilyayan sayap kiri.

(bbc/bbc)



Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
    50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
    Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
    Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
ProKontra Index »

Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%
Cari Penawaran Terbaik di Sini
Info Promosi Travel