Detik.com News
Detik.com

Kamis, 05/07/2012 16:37 WIB

Polri: Hibah Pengusaha Rp 1,8 M untuk Polsek Tamalate Tak Terkait Perkara

Andri Haryanto - detikNews
Polri: Hibah Pengusaha Rp 1,8 M untuk Polsek Tamalate Tak Terkait Perkara
Jakarta - Mabes Polri menegaskan, pembangunan Polsek Tamalate di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan Barat (Sulselbar) tidak terkait dengan perkara hukum. Hibah dari pengusaha Najmiah Muin dan Ricky Tandiawan untuk membangun Polsek Tamalate sebenarnya sudah berlangsung sejak 2007. Kondisi Polsek Tamalate mengkhawatirkan.

"Itu tidak ada kaitan dengan perkara atau penanganan suatu kasus," kata Karo Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID), Divisi Humas Polri, Brigjen Pol M Taufik, di Jakarta, Kamis (5/7/2012).

"Dan proses hibah itu sudah berlangsung sejak 2007. Ada hibah tanah dan bangunan," ungkap mantan Karo Penmas Polri ini.

Menurutnya pembangunan kantor polisi yang didanai masyarakat tidak ada masalah. Dia menilai hibah tersebut menandakan masyarakat peduli dengan polisi.

"Artinya ada kepedulian dari masyarakat bahwa Polri itu kan milik masyarakat," terangnya.

Polda Sulawesi Selatan Barat (Sulselbar) menerima sumbangan pengusaha Najmiah Muin dan Ricky Tandiawan untuk membangun Polsek Tamalate. Salah satu alasan menerima sumbangan uang Rp 1,8 miliar dan tanah 1.411 meter karena kondisi Polsek sudah mengkhawatirkan.

"Kondisi Polsek Tamalate sangat memprihatinkan. Sewaktu saya datang ke sana menemukan 6 tahanan yang tidak dimasukkan ke dalam sel, karena tidak ada tempat," jelas Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Mudji Waluyo, kepada wartawan di kantornya di Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Kamis (5/7/2012).


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%