detikcom

Kamis, 05/07/2012 16:37 WIB

Polri: Hibah Pengusaha Rp 1,8 M untuk Polsek Tamalate Tak Terkait Perkara

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Mabes Polri menegaskan, pembangunan Polsek Tamalate di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan Barat (Sulselbar) tidak terkait dengan perkara hukum. Hibah dari pengusaha Najmiah Muin dan Ricky Tandiawan untuk membangun Polsek Tamalate sebenarnya sudah berlangsung sejak 2007. Kondisi Polsek Tamalate mengkhawatirkan.

"Itu tidak ada kaitan dengan perkara atau penanganan suatu kasus," kata Karo Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID), Divisi Humas Polri, Brigjen Pol M Taufik, di Jakarta, Kamis (5/7/2012).

"Dan proses hibah itu sudah berlangsung sejak 2007. Ada hibah tanah dan bangunan," ungkap mantan Karo Penmas Polri ini.

Menurutnya pembangunan kantor polisi yang didanai masyarakat tidak ada masalah. Dia menilai hibah tersebut menandakan masyarakat peduli dengan polisi.

"Artinya ada kepedulian dari masyarakat bahwa Polri itu kan milik masyarakat," terangnya.

Polda Sulawesi Selatan Barat (Sulselbar) menerima sumbangan pengusaha Najmiah Muin dan Ricky Tandiawan untuk membangun Polsek Tamalate. Salah satu alasan menerima sumbangan uang Rp 1,8 miliar dan tanah 1.411 meter karena kondisi Polsek sudah mengkhawatirkan.

"Kondisi Polsek Tamalate sangat memprihatinkan. Sewaktu saya datang ke sana menemukan 6 tahanan yang tidak dimasukkan ke dalam sel, karena tidak ada tempat," jelas Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Mudji Waluyo, kepada wartawan di kantornya di Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Kamis (5/7/2012).


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(ahy/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
62%
Kontra
38%