Detik.com News
Detik.com
Kamis, 05/07/2012 16:37 WIB

Polri: Hibah Pengusaha Rp 1,8 M untuk Polsek Tamalate Tak Terkait Perkara

Andri Haryanto - detikNews
Polri: Hibah Pengusaha Rp 1,8 M untuk Polsek Tamalate Tak Terkait Perkara
Jakarta - Mabes Polri menegaskan, pembangunan Polsek Tamalate di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan Barat (Sulselbar) tidak terkait dengan perkara hukum. Hibah dari pengusaha Najmiah Muin dan Ricky Tandiawan untuk membangun Polsek Tamalate sebenarnya sudah berlangsung sejak 2007. Kondisi Polsek Tamalate mengkhawatirkan.

"Itu tidak ada kaitan dengan perkara atau penanganan suatu kasus," kata Karo Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID), Divisi Humas Polri, Brigjen Pol M Taufik, di Jakarta, Kamis (5/7/2012).

"Dan proses hibah itu sudah berlangsung sejak 2007. Ada hibah tanah dan bangunan," ungkap mantan Karo Penmas Polri ini.

Menurutnya pembangunan kantor polisi yang didanai masyarakat tidak ada masalah. Dia menilai hibah tersebut menandakan masyarakat peduli dengan polisi.

"Artinya ada kepedulian dari masyarakat bahwa Polri itu kan milik masyarakat," terangnya.

Polda Sulawesi Selatan Barat (Sulselbar) menerima sumbangan pengusaha Najmiah Muin dan Ricky Tandiawan untuk membangun Polsek Tamalate. Salah satu alasan menerima sumbangan uang Rp 1,8 miliar dan tanah 1.411 meter karena kondisi Polsek sudah mengkhawatirkan.

"Kondisi Polsek Tamalate sangat memprihatinkan. Sewaktu saya datang ke sana menemukan 6 tahanan yang tidak dimasukkan ke dalam sel, karena tidak ada tempat," jelas Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Mudji Waluyo, kepada wartawan di kantornya di Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Kamis (5/7/2012).


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ahy/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%