Kamis, 05/07/2012 16:37 WIB

Polri: Hibah Pengusaha Rp 1,8 M untuk Polsek Tamalate Tak Terkait Perkara

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Mabes Polri menegaskan, pembangunan Polsek Tamalate di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan Barat (Sulselbar) tidak terkait dengan perkara hukum. Hibah dari pengusaha Najmiah Muin dan Ricky Tandiawan untuk membangun Polsek Tamalate sebenarnya sudah berlangsung sejak 2007. Kondisi Polsek Tamalate mengkhawatirkan.

"Itu tidak ada kaitan dengan perkara atau penanganan suatu kasus," kata Karo Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID), Divisi Humas Polri, Brigjen Pol M Taufik, di Jakarta, Kamis (5/7/2012).

"Dan proses hibah itu sudah berlangsung sejak 2007. Ada hibah tanah dan bangunan," ungkap mantan Karo Penmas Polri ini.

Menurutnya pembangunan kantor polisi yang didanai masyarakat tidak ada masalah. Dia menilai hibah tersebut menandakan masyarakat peduli dengan polisi.

"Artinya ada kepedulian dari masyarakat bahwa Polri itu kan milik masyarakat," terangnya.

Polda Sulawesi Selatan Barat (Sulselbar) menerima sumbangan pengusaha Najmiah Muin dan Ricky Tandiawan untuk membangun Polsek Tamalate. Salah satu alasan menerima sumbangan uang Rp 1,8 miliar dan tanah 1.411 meter karena kondisi Polsek sudah mengkhawatirkan.

"Kondisi Polsek Tamalate sangat memprihatinkan. Sewaktu saya datang ke sana menemukan 6 tahanan yang tidak dimasukkan ke dalam sel, karena tidak ada tempat," jelas Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Mudji Waluyo, kepada wartawan di kantornya di Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Kamis (5/7/2012).


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(ahy/ndr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%