detikcom
Kamis, 05/07/2012 16:37 WIB

Polri: Hibah Pengusaha Rp 1,8 M untuk Polsek Tamalate Tak Terkait Perkara

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Mabes Polri menegaskan, pembangunan Polsek Tamalate di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan Barat (Sulselbar) tidak terkait dengan perkara hukum. Hibah dari pengusaha Najmiah Muin dan Ricky Tandiawan untuk membangun Polsek Tamalate sebenarnya sudah berlangsung sejak 2007. Kondisi Polsek Tamalate mengkhawatirkan.

"Itu tidak ada kaitan dengan perkara atau penanganan suatu kasus," kata Karo Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID), Divisi Humas Polri, Brigjen Pol M Taufik, di Jakarta, Kamis (5/7/2012).

"Dan proses hibah itu sudah berlangsung sejak 2007. Ada hibah tanah dan bangunan," ungkap mantan Karo Penmas Polri ini.

Menurutnya pembangunan kantor polisi yang didanai masyarakat tidak ada masalah. Dia menilai hibah tersebut menandakan masyarakat peduli dengan polisi.

"Artinya ada kepedulian dari masyarakat bahwa Polri itu kan milik masyarakat," terangnya.

Polda Sulawesi Selatan Barat (Sulselbar) menerima sumbangan pengusaha Najmiah Muin dan Ricky Tandiawan untuk membangun Polsek Tamalate. Salah satu alasan menerima sumbangan uang Rp 1,8 miliar dan tanah 1.411 meter karena kondisi Polsek sudah mengkhawatirkan.

"Kondisi Polsek Tamalate sangat memprihatinkan. Sewaktu saya datang ke sana menemukan 6 tahanan yang tidak dimasukkan ke dalam sel, karena tidak ada tempat," jelas Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Mudji Waluyo, kepada wartawan di kantornya di Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Kamis (5/7/2012).


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%