Sekjen Gerindra: JK Salah Satu Kandidat Pendamping Prabowo

Jakarta - Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, mengonfirmasi kemungkinan untuk menduetkan Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, dengan politisi senior Golkar, Jusuf Kalla (JK), sebagai pasangan capres-cawapres pada pemilu mendatang. Namun kepastiannya baru akan diputuskan pada konvensi nasional Gerindra.

"Beberapa nama sedang kita pertimbangkan untuk mendampingi Pak Prabowo, salah satunya JK," kata Muzani saat berbincang, Rabu (4/7/2012) malam.

Salah satu alasan masuknya nama JK dalam bursa cawapres Gerindra adalah tingginya hasil survei yang menempatkan pasangan Prabowo-JK sebagai capres dan cawapres. Namun, Muzani menjelaskan, kepastian mengenai siapa pendamping Prabowo akan diputuskan dalam konvensi nasional.

"Kita sedang memikirkan sebuah cara untuk menjaring dukungan sekaligus cawapres untuk Pak Prabowo. Ada forum yang namanya konvensi nasional, nanti di sana akan diputuskan," ujarnya.

Namun Muzani mengaku belum menentukan waktu untuk pelaksanaan konvensi nasional tersebut. "Sedang kita carikan waktu yang tepat," tuturnya.

Sebelumnya anggota Dewan Pembina Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan Gerindra mempertimbangkan untuk menyandingkan Prabowo dengan JK. "Kan hasil survei kemarin itu menyatakan bahwa pasangan Prabowo dan JK dan pasangan Prabowo dan Mahfud MD kan elektabilitasnya sangat tinggi. Oleh karena itu kita mempertimbangkan untuk menyandingkan Pak Prabowo dengan Pak JK atau Mahfud MD untuk menjadi alternatif dalam Pemilu 2014 yang akan datang," kata Martin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2012).

Gerindra meyakini Prabowo dan JK dianggap alternatif menarik capres-cawapres yang merupakan paduan serasi. "Karena ini perpaduan jawa dan luar jawa, perpaduan militer dan non moliter, yang dianggap perpaduannya memiliki ketegasan dan keberanian untuk memimpin pemerintahan ini ke depan," ungkapnya.

Partai Golkar sendiri tak mempermasalahkan rencana Gerindra menduetkan Prabowo dengan JK untuk pilpres 2014. Bagaimanapun JK boleh melenggang, dengan sejumlah konsekuensi.

"Menurut saya Golkar tidak berhak melarang, cuma mengimbau. Karena itu kan hak pribadi seseorang. Jadi kalau Pak JK maju sebagai capres ataupun cawapres Golkar tidak bisa melarang. Tapi yang penting Pak JK tidak menggunakan infastruktur partai," kata Wasekjen Golkar, Nurul Arifin.


Anak seorang pembantu raih nilai UN tertinggi se-Jawa Timur. Saksikan kisahnya di "Reportase Sore", pukul 16.30 WIB, hanya di Trans TV.

(trq/riz)