Kamis, 05/07/2012 00:12 WIB

Hadiri Pengajian Nisfu Syaaban, Jokowi Bantah Kampanye

Muhammad Iqbal - detikNews
Jakarta - Cagub DKI Jakarta nomor urut 3, Joko Widodo (Jokowi), menghadiri pengajian nisfu syaaban yang digelar Majelis Dzikir Asmaul Husna di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Jokowi membantah kehadirannya itu sebagai kampanye.

"O ndak, ndak. Kita diundang pengajian nisfu syaaban, bukan kampanye. Saya hadir itu (undangan) aja," kata Jokowi usai menghadiri pengajian di Masjid Jamie Al Ikhsan, Jl Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu, (4/7/2012).

Jokowi menjelaskan dalam pengajian itu dirinya tidak menyampaikan visi misi dan tidak juga mengajak orang untuk memilih dirinya sebagai cagub DKI Jakarta. "Saya berteman dengan ustad-ustad yang ada di sini, jadi saya diundang" tuturnya.

Pantaun detikcom, Jokowi hadir di tengah guyuran hujan mengenakan baju koko putih dan kopiah warna putih. Ia hadir ditemani beberapa tim suksesnya yang juga mengenakan pakaian kasual.

Sekitar tiga orang memang tampak mengenakan baju kotak-kotak yang menjadi ikon kampanye Jokowi. Namun, bukan dari tim sukses, mereka adalah warga atau simpatisan Jokowi.

"Pak Jokowi cuma sambutan sekitar 3 menit menyapa warga, enggak ada kampanye. Pengajiannya mendengarkan ceramah Habib, yang hadir tadi sekitar 150 warga di sini," kata Taufik, warga sekitar yang turut
menghadiri pengajian nisfu syaaban.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%