detikcom
Rabu, 04/07/2012 17:47 WIB

Kolom

Uang Saweran, Sebuah Pernyataan Sikap Politik Rakyat?

Said Zainal Abidin - detikNews
Jakarta - Ketika anggaran pembangunan gedung baru KPK mendapat bintang terus menerus sejak tahun 2008 sampai sekarang dari Komisi III DPR RI, agaknya rakyat tidak menutup mata. Rakyat melihat perlakuan itu sebagai penganiayaan dan sekaligus pameran kekuasaan dari sebuah lembaga yang secara formal adalah wakil rakyat.

Karena bertindak atas nama rakyat, maka dalam sistem demokrasi mereka mempunyai hak konstitusional yang tak terbantahkan. Karena itu KPK dibuat bertekuk lutut untuk terus menerus mengemis pada belas kasihan dan perkenannya.

Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di negeri ini agaknya tidak rela dan tidak berkenan melihat 'penganiayaan' yang demikian berlangsung secara berkelanjutan. Dengan segala risiko dan sikap penuh percaya diri, rakyat bangun, menyisihkan waktu dari kesibukan sehar-hari mencari sesuap nasi untuk hidup, bergerak ke jalan-jalan dan pasar-pasar mengumpulkan 'Koin untuk KPK' yang dipandang mereka sedang dalam 'penganiayaan'.

Sikap ini diperkuat oleh keberpihakan rakyat pada upaya KPK dalam pemberantasan korupsi yang makin merajalela di negeri ini. Mereka prihatin atas kesulitan KPK bekerja secara berdesak-desakan dalam ruangan sempit untuk rakyat dalam melibas para koruptor.

Beberapa pentolan yang merasa diri berkuasa, menuduh gerakan rakyat ini sebagai sebuah pelanggaran hukum. Pelanggaran terhadap aturan yang dibuat dan disahkan oleh mereka. Sikap ini amat berbahaya, karena sikap itu dapat mendorong rakyat mengingat pada era penjajahan, ketika penjajah menuduh pejuang kemerdekan melanggar peraturan dan undang-undang yang disusun dengan sengaja untuk mengekalkan kekuasaannya dan menjebloskan para pejuang kemerdekaan dalam penjara. Meskipun tidak persis sama, tetapi secara alamiah, sikap manusia dalam mempertontonkan dan mempertahankan kekuasaan relatif tidak jauh berbeda.

Yang perlu dipahami, dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara secara demokratis, apapun bentuk protes atau dukungan dari rakyat, selama itu tidak menimbulkan kegaduhan dan ketidakamanan, adalah sah. Sistem demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Semua aturan harus dibuat dengan persetujuan dan untuk kepentingan rakyat.

Pertanyaan yang timbul, bagaimana kalau aturan itu dibuat atau ditetapkan justeru oleh sebuah lembaga yang secara formal mewakili rakyat? Bagaimanapun, mereka tidak bisa berbuat kalau hal itu dapat menimbulkan protes dari rakyat. Protes rakyat terhadap wakil rakyat menandakan, bahwa rakyat tidak sepakat dengan sikap dan perilaku mereka. Dalam era modern dengan kondisi keterbukaan sekarang ini, sikap rakyat yang demikian tidak timbul secara tiba-tiba. Rakyat telah dapat membaca dan melihat apa yang sedang terjadi dengan wakil-wakil mereka. Mereka tidak bisa lagi dihasut oleh orang lain.

Rakyat secara seksama mengikuti apa yang diperbuat wakil-wakil mereka. Rakyat mengikuti apa yang sedang terjadi. Mereka tahu siapa yang berbuat sungguh-sungguh untuk rakyat dan siapa yang mengkhianati rakyat? Siapa diantara wakil-wakil rakyat yang bekerja secara jujur dan siapa yang mempergunakan kekuasaan yang diberikan rakyat untuk memperkaya dirinya sendiri? Rakyat makin sadar dengan perilaku mereka dan perilaku kita semua.

Dugaan saya, jika keadaan ini dibiarkan terus berkembang, dikhawatirkan akan tiba pada sebuah kesimpulan dari rakyat untuk menyampaikan 'mosi tidak percaya' kepada wakil-wakilnya. Jika ini yang terjadi, konsekuensi logisnya adalah keharusan dilakukan segera pemilihan umum baru menggantikan semua anggota DPR yang sekarang.

Meskipun kita tidak mengharapkan hal itu terjadi, namun itu adalah hak rakyat dan jalan keluar terbaik dalam sistem demokrasi. Karena itu perlu diingat bahwa saweran itu adalah sebuah bentuk dari pernyataan sikap politik rakyat yang harus disadari secara sungguh-sungguh.

*) Said Zainal Abidin adalah ahli manajemen pembangunan daerah (regional development management) dan kebijakan publik, guru besar STIA LAN. Sekarang sebagai penasihat KPK.


Bahan makanan sisa restoran dimanfaatkan oknum pedagang curang. Kemana saja produk olahan mereka dijual? Saksikan penelusurannya di "Reportase Investigasi" pukul 16.45 WIB, hanya di Trans TV.

(vit/vit)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
    • Rabu, 22/05/2013 08:47 WIB
      Salim Segaf Galau Melihat Kondisi PKS
      Gb Salim Segaf Al Jufri, anggota Majelis Syuro PKS, mengaku prihatin dengan kondisi partainya saat ini. Salim mengingatkan semua kader PKS kembali berpolitik bersih dan tidak berurusan dengan kasus korupsi.
    ProKontra Index »

    Usut Aiptu Labora, Polri Jangan Ciut Usut Rekening Gendut Jenderal

    Polisi sangat blak-blakan mengungkap kasus rekening gendut yang dimiliki oleh Anggota Polres Raja Ampat, Papua, Aiptu Labora Sitorus. Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurahman mengatakan Polri juga harus terbuka dan berani jika itu menyangkut rekening para jendral. Bila Anda setuju dengan pernyataan Hamidah Abdurahman, pilih Pro!
    Pro
    56%
    Kontra
    44%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel
    • Rp .000
    • Rp .000