detikcom
Rabu, 04/07/2012 10:29 WIB

FPKS: Sulit Mengembalikan Alquran Kemenag di Anggota Komisi VIII

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - PKS tak mendorong anggotanya di Komisi VIII DPR mengembalikan Alquran yang sudah dibagikan ke anggota Komisi VIII DPR. Karena sulit mengembalikan barang yang sudah terlanjur dibagikan ke konstituen.

"Sekali lagi gagasan itu baik, dan akan lebih baik lagi menyelesaikan di hulunya, akar dan masalah pokoknya, kenapa ındikasi tindak pidana korupsi itu terjadi. KPK segera mengusut dengan tuntas hal tersebut," kata Sekretaris FPKS DPR, Abdul Hakim, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2012).

Menurutnya tak mudah menarik Alquran dari konstituen. Abdul hakim yang juga anggota Komisi VIII DPR ini mengaku tak paham dengan pengadaannya juga.

"Bagus jika ada ide di kembalikan. Hanya secara teknis agak sulit jika sudah dibagikan ke masyarakat. Saya tidak tahu persis, saya masuk di Komisi VIII, bulan Oktober 2011. Hal yang terkait pembahasan anggaran di 8 tahun APBN 2011 Dan 2012, tidak mengikutinya. Waktu itu saya masih di Komisi V,"ungkapnya.

Dia yakin sekali Alquran yang diberikan ke Komisi VIII DPR bukan hasil korupsi. Karena dibeli dengan anggaran yang sudah diberikan Kemenag.

"Informasi yang saya tahu, Alquran tersebut dibeli melalui anggaran APBN, hanya dalam proses pengadaannya ada indikasi penyimpangan. Wallohualam, biar KPK segera membuktikannya,"tandasnya.


Ikuti berbagai peristiwa hangat yang terjadi hari ini di "Reportase Sore", Pukul 16.30 WIB, Hanya di TRANS TV

(van/mpr)





Sponsored Link
Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 17/06/2013 18:39 WIB
    Dirjen KA Tundjung Inderawan Bicara Mental Penumpang dan Seramnya MRT Subway
    Gb Seraya membangun infrastruktur seperti stasiun dan rel kereta api, Kemenhub juga mengkhawatirkan mental penumpang kereta yang belum tertib. Apalagi, teknologi maju kereta bawah tanah bakal dibangun di Jakarta. Kekhawatiran timbul bila perilaku penumpang KA masih timpang dengan teknologi transportasi.
ProKontra Index »

Jokowi Lebih Dahsyat Nyapres di 2019

Dalam berbagai survei, nama Gubernur DKI Jokowi menempati posisi teratas capres potensial 2014. Suara-suara yang menginginkan Jokowi maju menjadi Capres di Pilpres 2014 juga cukup kencang. Tetapi menurut peneliti politik senior LIPI, Siti Zuhro, Jokowi akan lebih kuat jika berkompetisi di Pilpres 2019. Bila Anda setuju dengan Siti Zuhro, pilih Pro!
Pro
35%
Kontra
65%