Kejagung Tunggu Perintah MA untuk Sita Aset Century di Hong Kong

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan pihaknya saat ini belum bisa melakukan perampasan terhadap aset Bank Century yang ada di Hongkong. Ini disebabkan hingga saat ini belum ada penetapan dari Mahkamah Agung (MA) untuk merampas aset yang diperkirakan mencapai nilai Rp 6 triliun tersebut.

"Jadi harus ada semacam fatwa atau apa yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan secara khusus yang bersifat perintah perampasan aset," ujar Wakil Jaksa Agung, Darmono, di Gedung Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (3/7/2012).

Menurut Darmono, penetapan atau perintah perampasan aset dari MA sangat penting karena sistem hukum di Hongkong yang berbeda dengan sistem hukum di Indonesia. sistem hukum di Hongkong tidak menganggap putusan dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai perintah untuk merampas aset. Sehingga otoritas Hongkong memerlukan penetapan khusus untuk merampas aset tersebut.

"Jadi untuk perampasan tinggal menunggu MA," terangnya.

Sebelumnya dalam rapat dengan Tim Pengawas Century di Gedung DPR pada Rabu (20/6) lalu, Darmono mengatakan bahwa aset Bank Century di Hongkong senilai Rp 6 triliun berupa uang dan surat berharga. Sedangkan di Swiss berjumlah US$ 155,9 juta.

Untuk aset yang berada di Hongkong kabarnya telah dibekukan. Namun putusan Pengadilan Negeri Jakpus pada 2010 silam, dinilai Hongkong belum cukup kuat untuk melakukan perampasan aset. Sementara Swiss juga menerapkan hal yang sama, meskipun telah membekukan aset tersebut.

Namun putusan Pengadilan Negeri Jakpus dinilai Swiss bukan pelanggaran pidana, melainkan pelanggaran administrasi negara, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan perampasan aset. Akibatnya jika aset-aset tersebut tidak segera diamankan, kerugian negara terancam tidak bisa dikembalikan.


(riz/ahy)