detikcom

Sabtu, 30/06/2012 11:09 WIB

Pasca Putusan MA, Nasabah Bank Century akan Mengadu ke KPK

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Bank Mutiara (steven/detikcom)
Jakarta - Tawa bahagia terdengar dari koordinator nasabah korban Bank Century (kini Bank Mutiara), Anton Ziput menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan nasabah Bank Century cabang Surakarta. MA memerintahkan Bank Century membayar ganti rugi 27 nasabah Bank Mutiara Surakarta sebesar Rp 35 miliar beserta denda.

"Kami tidak bisa memberikan apa-apa kepada 3 hakim agung selain mengucapkan terimakasih dan berdoa semoga diberikan kesehatan dan panjang umur. Kami juga ucapkan ucapan yang tulus kepada 3 arbiter di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan 3 hakim di pengadilan negeri dan 3 hakim pengadilan tinggi. Semua satu suara, kedua belas hakim tidak ada yang disenting opinion yaitu Bank Century harus mengganti uang nasabah," ujar Ziput saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (30/6/2012).

Namun suara Ziput langsung terhenti dan berubah menjadi emosi ketika berbicara tentang kepatuhan para pihak yang dijatuhi hukuman oleh MA. Bagi Ziput, putusan MA adalah final dan harus dilaksanakan, tidak perlu dinilai lagi.

"Putusan MA sudah jelas dan tegas, kok ketua Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) menilai putusan rancu. Sebagai orang pintar, seharusnya Perbanas mendukung putusan MA, bukan memberikan pernyataan yang rancu dan menyesatkan masyarakat," ujar Ziput.

Dia juga menyayangkan sikap bank Mutiara yang memilih melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) dibanding melaksanakan perintah MA. Padahal PK tidak bisa menunda eksekusi kasasi.

"Apanya lagi yang mau di PK ? Putusan ini melalui proses yang panjang. Sudah melalui proses BPSK, PN Surakarta, Pengadilan Tinggi Semarang, dan kasasi. Semuanya menghukum Bank Century karena melanggar UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen," tegas Ziput.

Dinilai tidak ada niatan baik dari pihak Bank Mutiara maka Ziput dan puluhan nasabah lainnya akan mengadu ke KPK dan BPK pada 5 Juli 2012. Ziput cs akan memberikan salinan MA tersebut sebagai alat bukti bahwa ada yang salah dalam sistem perbankan di Bank Mutiara dan Bank Indonesia (BI).Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/mpr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%