detikcom
Sabtu, 30/06/2012 09:40 WIB

Kenaikan Gaji 'Wakil Tuhan', antara Angin Surga dan Realita

Andi Saputra - detikNews
Rombongan hakim akan sidang di perbatasan Indonesia (dok.ist)
Jakarta - Pacsa roadshow hakim muda dari berbagai pelosok Indonesia ke berbagai lembaga negara di Jakarta, 'angin surga' pun mulai bertiup dari 8 penjuru mata angin. Bak air hujan yang mengguyur hati para 'Yang Mulia' setelah 11 tahun tunjangan hakim tidak naik serta 4 tahun gaji tidak naik. Bagaimana kenyataannya?

Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung mensinyalir kenaikan gaji hakim hanya 7 persen saja. Hal ini membuat para hakim meradang.

"Jika kenaikan gaji 7 persen itu sama dengan kenaikan gaji PNS lain. Padahal kami telah 4 tahun tidak naik gaji, sedangkan PNS lain setiap tahun naik. Tetapi bukankah hakim adalah pejabat negara, bukan PNS?" kata hakim Pengadilan Negeri (PN) Aceh Tamiang, Sunoto, saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (30/6/2012).

Beda DPR, beda pula Komisi Yudisial (KY). Sebagai lembaga yang ditunjuk konstitusi untuk menegakkan wibawa 'wakil Tuhan' ini meminta gaji hakim dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 7 juta hingga Rp 10 juta. Selama ini, gaji hakim 0 tahun hanya berkisar Rp 1,9 juta, plus tunjangan Rp 650 ribu dan remunerasi 70 persen dari gaji pokok.

Meski terlihat besar, tetapi jika dibanding dengan lembaga lain seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, besaran gaji usulan KY cukup wajar.

"Gaji Rp 10 juta itu sudah sangat signifikan. Saat ini gaji hakim sekitar Rp 4,5 juta untuk hakim pemula. Peningkatan insya Allah mulai Januari 2013," kata Imam dalam sebuah secara di Surabaya pekan lalu.

Sikap Mahkamah Agung (MA) sendiri atas nasib anak buahnya masih malu-malu untuk meminta kenaikan gaji. Ketua MA, Hatta Ali bahkan mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada anak buahnya jika ada yang mengambil tindakan mogok sidang sebagai salah satu cara untuk meminta kenaikan gaji.

"Jangan mogok karena yang dirugikan bukan pemerintah, tapi pencari keadilan. Apa boleh buat, kalau mogok akan kita jatuhkan sanksi," kata Hatta di aula Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, akhir Mei 2012 lalu.

Bagaimana tanggapan dari para hakim di berbagai daerah atas isu ketidakjelasan kenaikan gaji ini?

"Semua cuma angin surga. Janji sejak zaman pra sejarah. Sekarang yang penting kerja saja dengan ikhlas," terang seorang hakim yang tidak mau disebut namanya dalam sebuah pesan pendek kepada detikcom.



Disiksa dan Tidak Digaji Selam 15 Bulan, 2 PRT di Medan Kabur Dari Rumah Majikannya. Simak Selengkapnya di "Reportase Pagi Akhir Pekan", pukul 04.30 - 05.30 WIB Hanya di TransTV

(asp/nvc)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Rabu, 22/05/2013 08:47 WIB
      Salim Segaf Galau Melihat Kondisi PKS
      Gb Salim Segaf Al Jufri, anggota Majelis Syuro PKS, mengaku prihatin dengan kondisi partainya saat ini. Salim mengingatkan semua kader PKS kembali berpolitik bersih dan tidak berurusan dengan kasus korupsi.
    ProKontra Index »

    Usut Aiptu Labora, Polri Jangan Ciut Usut Rekening Gendut Jenderal

    Polisi sangat blak-blakan mengungkap kasus rekening gendut yang dimiliki oleh Anggota Polres Raja Ampat, Papua, Aiptu Labora Sitorus. Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurahman mengatakan Polri juga harus terbuka dan berani jika itu menyangkut rekening para jendral. Bila Anda setuju dengan pernyataan Hamidah Abdurahman, pilih Pro!
    Pro
    58%
    Kontra
    42%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel
    • Rp .000
    • Rp .000