Napi Juga Berhak Memberikan Suara di Pilkada DKI

Jakarta - Memberikan suara dalam pilkada adalah hak setiap orang, tak terkecuali para narapidana. Karena itu sosialisasi dan simulasi pilkada pun digelar di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur.

Sosialisasi digelar pada Jumat (29/6/2012). 100 Tahanan mengikuti kegiatan tersebut. Sosialisasi dipastikan bukan pengarahan warga binaan harus memilih siapa dalam pilkada.

Menurut Kalapas Narkotika Cipinang, Thurman Hutapea, di Lapas Narkotika Cipinang ada 2.852 warga binaan. Untuk memfasilitasi pemungutan suara di Lapas tersebut, 7 TPS disiapkan. TPS yang ada kemudian dibagi dengan jumlah peserta pemilih, di mana paling kecil 315 dan paling tinggi 477.

"Kami yakin seluruh peserta berada dalam lingkungan Lapas ini. Warga di sini tidak punya KTP tidak bisa ikut tapi kalau berobat dengan Jamkesmas diakui. Jadi kami berharap seluruh warga binaan disini bisa berikan hak suaranya. Kecuali menjadi penghuni lapas sebagai WNA," terang Thurman.

Sementara itu Ketua KPUD Jaktim Chairil Anwar mengatakan kegiatan ini sengaja digelar agar semua warga bisa mendapatkan haknya. Dijelaskannya kepada para tahanan, 11 Juli mendatang ada 6 pasangan calon yang berkontestasi.

"Yang penting dilakukan dengan mencoblos, tidak ada cara lain. Penyelenggaraan nanti mulai pukul 07.00 WIB hingga 13.00 WIB. Yang penting sebelum jam satu sudah dilakukan pendaftaran," ujar Chairil.

Chairil juga menyebut bahwa 4 dari 6 pasangan calon itu berasal dari parpol. Sedangkan dua sisanya maju melalui jalur perseorangan.

Sementara itu Ketua Pokja Sosialisasi KPU DKI, Sumarno, mengatakan siapapun yang mengarahkan atau memaksa memilih salah satu pasangan merupakan pelanggaran berat. Karena itu mereka harus dilaporkan ke panitia pengawas.

"Jadi kita bebas untuk menentukan siapa pun. Kerahasiaan dijamin, langsung umum bebas rahasia. Kita tidak boleh asal milih, kita harus berdoa, memilih pemimpin Jakarta yang benar-benar bisa mengatasi permasalahan Jakarta," tutur Sumarno.

Saat simulasi, KPU DKI menunjukkan surat suara dan menyebutkan nama para cagub cawagub dengan menjabarkan latar belakang masing-masing cagub. Lalu petugas mengingatkan untuk mencoblos salah satu foto pasangan calon.

KPUD Jakarta Timur membuat setting TPS dan memperagakan proses pendaftaran, antrean, pencoblosan dan usai coblos. Diperagakan juga simulasi pencoblosan yang tidak sah dan surat suara rusak.

Per-1 Juni, PT.KAI Commuter Jabodetabek berlakukan tarif progresif. Selengkapnya di "Reportase Malam", pukul 02.52 WIB, hanya di Trans TV.

(vid/vit)