Pemerintah minta Aung San Suu Kyi gunakan nama Myanmar

Pemerintah Burma meminta kepada pemimpin oposisi Burma, Aung San Suu Kyi, agar menggunakan nama resmi negaranya sebagai Myanmar.

Negara itu mengganti nama menjadi Myanmar ketika masih berada di bawah kekuasaan militer pada tahun 1989 dan sejak saat itu mulai digunakan secara meluas.

Namun kelompok-kelompok oposisi menolak menggunakannya dan tetap menyebutnya dengan Burma sebagai tanda perlawanan terhadap rezim militer.

Sejumlah pemerintah dan organisasi media di negara-negara Barat -termasuk BBC- juga memilih untuk tetap menggunakan Burma.

Sementara organisasi internasional, seperti PBB dan ASEAN, sudah mengganti Burma menjadi Myanmar.

Dalam pernyataan yang diterbitkan harian The New Light of Myanmar -yang merupakan corong pemerintah- Komisi Pemilihan merujuk pada konstitusi negara.

"Seperti yang tertulis dalam konstitusi bahwa negara disebut sebagai Republik Persatuan Myanmar, tidak ada yang berhak menyebutnya Burma," tulis pernyataan itu.

Nama suku mayoritas

Agaknya seruan ini keluar setelah Suu Kyi melakukan lawatan ke Eropa dan mendapat perhatian meluas dari berbagai media internasional.

Dalam kunjungan tersebut -antara lain ke Norwegia untuk menerima Hadiah Nobel Perdamaian- dia menyebut negaranya sebagai Burma.

Dia juga menggunakan Burma ketika berbicara dalam Forum Ekonomi Dunia di Thailand pada tanggal 1 Juni, yang tampaknya membuat pemerintah Burma tersinggung.

Bagaimanapun juru bicara Partai Liga Nasional Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi, Nyan Win, menegaskan bahwa penyebutan Burma tidak bermaksud melecehkan konstitusi.

Pada saat pergantian nama, rezim militer Burma berpendapat Burma adalah peninggalan kolonialisme dan hanya mewakili kelompok suku Burma yang merupakan mayoritas di negara itu.

Namun sejumlah ahli Etimologi -ilmu yang mempelajari asal kata- maupun beberapa pihak lain berpendapat alasan yang diajukan rezim militer tersebut tidak tepat karena Myanmar dan Burma berasal dari akar yang sama, yang merujuk pada suku Burma- dan selama beberapa abad digunakan berselang-seling.

Aung San Suu Kyi diganjar dengan hukuman tahanan rumah selama 20 tahun lebih dan baru dibebaskan tahun 2010, setelah pemilihan umum yang mendorong terbentuknya pemerintahan sipil pertama yang didukung pihak militer.

(bbc/bbc)