Detik.com News
Detik.com
Jumat, 29/06/2012 04:40 WIB

Sudah Disahkan MK, Putusan MA Soal Pilkada Depok Tak Bisa Dilaksanakan

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Halaman 1 dari 2
Sudah Disahkan MK, Putusan MA Soal Pilkada Depok Tak Bisa Dilaksanakan Ilustrasi (dok. detikcom)
Jakarta, - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU Kota Depok tentang penetapan 4 pasangan peserta pilkada dinilai justru memunculkan ketidakpastian hukum. Hasil pilkada yang memenangkan pasangan Nur Mahmudi-Idris dianggap sudah sah secara hukum, sehingga putusan MA tersebut tidak bisa dilaksanakan.

"Praktik di lapangan, keputusan ini tidak bisa dilaksanakan. Karena sudah muncul fakta hukum baru," ujar Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun, dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (28/6/2012) malam.

Yang dimaksud dengan fakta hukum baru dalam kasus ini ialah proses pilkada kota Depok sudah selesai dan hasilnya yang memenangkan pasangan Nur Mahmudi-Idris sudah disahkan secara hukum. Fakta hukum ini, menurut Refly, tidak bisa dicabut ataupun dikesampingkan begitu saja.

"Proses pilkada sudah selesai, Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah membenarkan hasilnya, pasangannya sudah dilantik. Artinya apa yang didapat oleh incumbent sekarang adalah sah, melalui proses yang benar. Tidak boleh dirugikan oleh keputusan KPU yang tidak ada kaitan dengan dia," jelasnya.

Refly menyarankan, agar KPU Kota Depok memberikan pernyataan tegas bahwa pihaknya tidak bisa melaksanakan putusan MA tersebut. Hal ini dianggap penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap hasil pilkada Depok yang memenangkan pasangan Nur Mahmudi-Idris.

"KPUD bisa mengatakan, mereka menghormati putusan PTUN tapi mereka tidak bisa melaksanakan putusan tersebut karena fakta hukumnya berbeda, proses sudah selesai," tegas Refly.

Refly menambahkan, pada braktiknya banyak putusan sejenis ini yang tidak ditaati karena prosesnya sudah selesai di MK. Dijelaskan dia, jika sudah selesai di MK, maka tidak boleh ada putusan terkait dengan hasil pemilu, kecuali terkait soal pidana yang melibatkan kandidat terpilih. Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nvc/trq)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%