Detik.com News
Detik.com

Jumat, 29/06/2012 04:40 WIB

Sudah Disahkan MK, Putusan MA Soal Pilkada Depok Tak Bisa Dilaksanakan

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Halaman 1 dari 2
Sudah Disahkan MK, Putusan MA Soal Pilkada Depok Tak Bisa Dilaksanakan Ilustrasi (dok. detikcom)
Jakarta, - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU Kota Depok tentang penetapan 4 pasangan peserta pilkada dinilai justru memunculkan ketidakpastian hukum. Hasil pilkada yang memenangkan pasangan Nur Mahmudi-Idris dianggap sudah sah secara hukum, sehingga putusan MA tersebut tidak bisa dilaksanakan.

"Praktik di lapangan, keputusan ini tidak bisa dilaksanakan. Karena sudah muncul fakta hukum baru," ujar Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun, dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (28/6/2012) malam.

Yang dimaksud dengan fakta hukum baru dalam kasus ini ialah proses pilkada kota Depok sudah selesai dan hasilnya yang memenangkan pasangan Nur Mahmudi-Idris sudah disahkan secara hukum. Fakta hukum ini, menurut Refly, tidak bisa dicabut ataupun dikesampingkan begitu saja.

"Proses pilkada sudah selesai, Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah membenarkan hasilnya, pasangannya sudah dilantik. Artinya apa yang didapat oleh incumbent sekarang adalah sah, melalui proses yang benar. Tidak boleh dirugikan oleh keputusan KPU yang tidak ada kaitan dengan dia," jelasnya.

Refly menyarankan, agar KPU Kota Depok memberikan pernyataan tegas bahwa pihaknya tidak bisa melaksanakan putusan MA tersebut. Hal ini dianggap penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap hasil pilkada Depok yang memenangkan pasangan Nur Mahmudi-Idris.

"KPUD bisa mengatakan, mereka menghormati putusan PTUN tapi mereka tidak bisa melaksanakan putusan tersebut karena fakta hukumnya berbeda, proses sudah selesai," tegas Refly.

Refly menambahkan, pada braktiknya banyak putusan sejenis ini yang tidak ditaati karena prosesnya sudah selesai di MK. Dijelaskan dia, jika sudah selesai di MK, maka tidak boleh ada putusan terkait dengan hasil pemilu, kecuali terkait soal pidana yang melibatkan kandidat terpilih. Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nvc/trq)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/05/2015 20:11 WIB
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli Ada yang menilai kurang moncernya kinerja tim ekonomi saat ini tak lepas dari kurang optimalnya peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. Kepala Bappenas itu juga dituding banyak memangkas program-program unggulan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.
ProKontra Index »

'Bersihkan' Gelar Palsu, Periksa Semua Ijazah Anggota DPR!

Anggota DPR Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan gelar doktor palsu. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersikap tegas meminta ijazah semua anggota DPR diperiksa. Bila Anda setuju dengan usulan Fahri Hamzah, pilih Pro!
Pro
91%
Kontra
9%