Kamis, 28/06/2012 15:55 WIB

Bentrok FBR Vs PP di Tangerang, Polisi Minta Masyarakat Tak Terpancing Isu

E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Bentrokan antara ormas Forum Betawi Rempug (FBR) dan Pemuda Pancasila (PP) pecah di Tangerang. 1 Orang tewas dan sejumlah kendaraan dibakar. Menyusul bentrokan itu, menyebar isu akan adanya sweeping sebagai buntut dari bentrokan. Namun polisi meminta agar masyarakat tidak resah.

"Pesan itu juga ada ke HP saya, siap-siap di titik-titik, siap ribuan orang. Pesan berantai itu membuat keresahan bagi masyarakat, saya katakan itu hoax dan jangan dipercaya, namun anggota di lapangan tetap bersiaga," terang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Kamis (28/6/2012).

Pihak kepolisian juga tengah menelusuri siapa yang menyebarkan SMS yang meresahkan itu. Bentrok antara FBR dan PP terjadi pada Rabu (28/6).

"Saat ini kita coba selusuri dari unit cyber. Jadi saya sampaikan ke oknum masyarakat yang mencoba buat suasana bertambah keruh dengan kirim SMS yang tidak benar, kalian juga kita selidiki. Kita punya unit cyber untuk melacak itu. Jadi jangan sering-sering membuat hal demikian karena ini kan meresahkan dan membuat tambah kisruh," jelasnya.

Pihak kepolisian juga masih melakukan patroli mencegah bentrok susulan. Polisi menjamin situasi di Tangerang sudah kondusif.

(mei/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%