detikcom
Kamis, 28/06/2012 09:26 WIB

Citra DPR Terpuruk Jika Tak Segera Menyetujui Pembangunan Gedung KPK

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Saweran rakyat adalah pesan moral bahwa rakyat memberikan dukungan penuh pada KPK. Citra Komisi III DPR akan semakin terpuruk apabila tidak segera merespon reaksi publik untuk segera menyetujui pembangunan gedung KPK.

"Terlepas ini adalah slip of tongue Bambang Widjoyanto, namun ternyata kita saksikan bahwa penggalangan dana rakyat bagaikan efek bola salju, dari pusat hingga daerah ternyata sangat peduli pada nasib KPK. Walhasil cepat atau lambat makin menyurutkan kepercayaan rakyat khususnya pada komisi III DPR, yang mana akhirnya bisa berimbas makin terpuruknya kepercayaan rakyat pada DPR sebagai institusi," ujar anggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsuddin kepada detikcom, Kamis (28/6/2012).

Menurut Didi, ironisnya justru pada saat bersamaan disisi lain pemerintah punya kepedulian, dimana sudah mengabulkan anggaran untuk pembangunan gedung tersebut. Komisi III DPR diharapkan bisa mencabut tanda bintang yang menghambat pencairan dana tersebut.

"Argumentasi logis pembangunan gedung baru sederhana saja, bahwa memang KPK membutuhkan pegawai yang lebih besar agar bisa bekerja dengan optimal. Oleh karenanya produktifitasnya harus ditingkatkan dan didukung oleh infrastruktur yang memadai," jelas politisi PD ini.

Didi mengatakan memang gedung milik negara harus dibangun lewat APBN dan negara sudah mengalokasikan dananya. Tinggal persoalannya pada komisi III DPR.

"Maka, penggalangan dana atau sumbangan masyarakat untuk Gedung KPK, memiliki minimal dua makna simbolis yang penting dan bersejarah. Pertama, fenomena itu menunjukkan bahwa rakyat selalu bersama KPK, juga senantiasa mendukung KPK, dalam gerakan perang melawan korupsi. Kedua, aksi itu merupakan upaya luar biasa guna mengatasi hambatan politis lantaran anggaran gedung KPK tak kunjung disetujui oleh DPR," paparnya.

Partisipasi publik atau peran serta masyarakat, lanjut Didi, dalam pemberantasan korupsi, sesungguhnya telah ditegaskan pula pada Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi demikian pula pada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Partisipasi publik juga disebutkan secara eksplisit pada UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

"Dahulu, semasa perang dan perjuangan revolusi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, pada tahun 1945, rakyat juga berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menyumbangkan atau memberikan berbagai bentuk partisipasi, baik konsumsi, maupun logistik, bahkan gedung dan tanah, bagi aksi perjuangan ataupun perang yang dilakukan para pejuang revolusi untuk melawan penjajah," kata Didi.

Bahkan rakyat Aceh pernah menyumbang pesawat Seulawah atau Salawat kepada pemerintah Indonesia, ketika pemerintah atau negara Indonesia harus bertahan terhadap gempuran kolonialisme yang akan merampas lagi kemerdekaan Indonesia. Jadi, sumbangan atau pemberian dari rakyat kepada negara adalah sah dan halal. Sifatnya menjadi hibah rakyat kepada negara.

"Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, penggalangan dana atau sumbangan rakyat untuk gedung KPK tetap harus menjunjung tinggi dan menegakkan prinsip-prinsip kepercayaan, independensi, transparansi, profesional, dan akuntabilitas," tutupnya.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%