BBC Indonesia
Kamis, 28/06/2012 00:44 WIB

Ulama kritik rencana program KB Nigeria

BBCIndonesia.com - detikNews
goodluck jonathan

Jonathan mengakui KB adalah masalah sensitif bagi warga Nigeria.

Para pemuka agama di Nigeria mengkritik rencana Presiden Goodluck Jonathan menerapkan undang-undang keluarga berencana.

Kalangan ulama di Nigeria utara, yang sebagian besar didiami penduduk Muslim, mengatakan mereka akan menolak undang-undang yang membatasi jumlah anak.

Mereka mengatakan pendekatan edukatif lebih bisa diterima daripada memaksakan jumlah anak melalui perangkat hukum.

Presiden Jonathan mengatakan warga Nigeria yang tidak berpendidikan memiliki anak terlalu banyak.

PBB memperkirakan 160 juta penduduk Nigeria dewasa ini bisa membengkak menjadi 400 juta jiwa pada 2050.

Nigeria merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di benua Afrika.

Pemberian Tuhan

Jonathan mengakui membatasi jumlah anak adalah masalah yang sangat sensitif namun menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam melihat jumlah penduduk menjadi tidak terkendali.

"Agar kita bisa membuat perencanaan dengan lebih baik, kita harus mengatur jumlah penduduk, meski saya tahu ini masalah yang sangat sensitif," kata Jonathan saat melantik anggota baru Komisi Kependudukan Nigeria, di Abuja, hari Selasa (26/6).

"Kita orang-orang yang relijius. Ini bukan persoalan mudah," tambahnya.

Penduduk Nigeria rata-rata naik 2,5% per tahun, angka yang dinilai terlalu tinggi mengingat Nigeria sudah relatif padat sementara negara tersebut kekurangan sarana dan prasarana pendukung.

Ia juga mengatakan faktor agama menjadi tantangan ketika pemerintah ingin membatasi penduduk.

"Pemeluk Islam, Kristen, dan agama-agama lain meyakini bahwa anak adalah amanah dan pemberian Tuhan," kata Presiden Jonathan.

"Jadi, sulit mengatakan kepada warga Nigeria untuk membatasi jumlah anak karena mereka tidak ingin menolak pemberian Tuhan," katanya.

(bbc/bbc)



Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
    50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
    Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
    Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
ProKontra Index »

Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
Pro
46%
Kontra
54%
Cari Penawaran Terbaik di Sini
Info Promosi Travel