Burma tidak akan rekrut lagi tentara anak

PBB mengatakan militer Burma masih rekrut anak sebagai tentara.

Burma menandatangani kesepakatan dengan PBB untuk tidak merekrut lagi anak sebagai tentara.

Dalam perjanjian yang ditandatangani di ibukota Naypyidaw hari Rabu (27/6), Burma juga mengizinkan PBB melakukan pengecekan keberadaan tentara anak di barak-barak militer.

"Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan unit-unit militer untuk mendata tentara anak, melepas mereka dari dinas militer, dan mengembalikan ke pihak keluarga," kata Ramesh Shrestha, perwakilan badan anak PBB (UNICEF) di Burma, seperti dikutip kantor berita AFP.

Shrestha mengungkapkan penandatanganan ini merupakan hasil dari perundingan dengan pemerintah Burma selama bertahun-tahun.

Ia menambahkan dengan adanya perjanjian ini, militer Burma tidak akan lagi merekrut anak sebagai tentara.

Diperkirakan ribuan anak menjadi tentara Burma dan anggota kelompok etnis bersenjata di negara tersebut, meski data pasti jumlah mereka sulit diperoleh.

Ditipu

"Salah satu kesulitan mendata tentara anak adalah minimnya akta kelahiran. Kadang, dokumen yang diserahkan ketika mendaftar menjadi tentara juga tidak asli," papar Shrestha.

Laporan yang disusun PBB belum lama ini menyebut militer Burma dan enam kelompok etnis bersenjata terus mengambil anak sebagai tentara, termasuk Tentara Kemerdekaan Kachin di Burma utara.

Direktur organisasi sosial yang bergerak di bidang kesejahteraan anak, Save the Children, Kelland Stevenson, mengatakan sering kali anak-anak ditipu untuk menjadi tentara.

"Kita tahu kecil kemungkinan anak secara sukarela ingin menjadi tentara," ujar Stevenson.

"Mereka dibujuk untuk merantau dengan janji akan mendapatkan pekerjaan. Tapi yang terjadi adalah mereka didaftarkan menjadi tentara," katanya.

"Anak-anak yang menjadi korban biasanya berasal dari keluarga-keluarga miskin," jelas Stevenson.

Beberapa pihak mengatakan perjanjian dengan UNICEF adalah bagian dari upaya pemerintah Burma memperbaiki citra menyusul berakhirnya pemerintah militer tahun lalu.

Maret lalu Burma menandatangani kesepakatan dengan Organisasi Buruh Internasioanl untuk mengakhiri kerja paksa pada 2015.

(bbc/bbc)