detikcom
Rabu, 27/06/2012 11:10 WIB

Kisah Nenek Loeana, Jual Beli Tanah Berujung Ranjang Pesakitan

Gede Suardana - detikNews
Halaman 1 dari 2
Loeana saat dihadirkan di PN Denpasar kemarin (gede suardana/detikcom)
Denpasar - Di usia senja, Loeana Kanginnadhi (sebelumnya ditulis Loena) terbelit masalah hukum. Berawal dari transaksi perdata, jual beli tanah, nenek berusia 77 tahun itu kini terbaring di atas ranjang pesakitan berhadapan dengan pengadilan dalam kasus tuduhan penipuan.

Kuasa hukum Loeana, Sumardhan menuturkan kronologi kasus ini kepada detikcom, Rabu (27/6/2012).

Loeana berpolemik dengan Putra Masagung. Kasus hukum diawali dengan transaksi jual beli tanah sementara seluas 30 ribu meter persegi di kawasan bukit Jimbaran pada tahun 2001.

Transaksi itu berjalan mulus. Masagung melunasi tanah seluas 14.160 meter pada tahun 2002. Pembayaran tahap kedua pada tahun 2004, Masagung melakukan pembayaran tanah seluas 7.200 atas nama PT Trisetya Balisaksi Development. Saat itu, sertifikat tanah sudah dipecah.

Sengketa pun terjadi. Masagung menggugat Loeana ke PN Denpasar atas perkara perdata jual beli tanah pada tahun 2008. Kasus perdata ini beralih ke kasus pidana ketika Masagung melaporkan Loeana ke Polda Bali pada tahun 2010.

Sejak itulah, nasib Loeana tak menentu. Ia sibuk berurusan dengan polisi dan jaksa. Ia mencoba melawan dengan melaporkan ke Mabes Polri. Polri pun memerintahkan Polda Bali menutup kasus itu karena bukan pidana, melainkan kasus perdata.

Polda Bali tak menggubris. Kasus laporan pidana terus berlanjut. Loeana ditahan Polda Bali. Setelah mengajukan dan memenangkan gugatan praperadilan, Loeana dibebaskan.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(gds/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%