Rabu, 27/06/2012 08:59 WIB

Kolom

Kalau Ikut Pemilihan Umum, Harus Siap Menerima Kekalahan

Said Zainal Abidin - detikNews
Jakarta - Pemilihan umum adalah sebuah perlombaan untuk mendapatkan atau memenangkan suara rakyat. Sebab itu sebelum mencalonkan diri, seorang calon sudah harus mampu memperkirakan elektabilitas diri atau probabilitas untuk menang. Dan karena kemungkinan untuk kalah pada umumnya lebih besar daripada kemungkinan untuk menang, setiap calon hendaklah siap menerima kekalahan.

Sudah menjadi hal yang lazim di negeri ini, begitu selesai pemilihan umum, langsung diikuti dengan protes dan kegaduhan. Yang memprotes sudah jelas kelompok yang kalah. Yang menang tidak pernah ada yang memprotes, meskipun mungkin dia menyadari bahwa para pendukungnya telah berbuat sesuatu yang tidak pantas demi untuk memenangkannya.

Uniknya, protes itu selalu tentang kecurangan pemilu. Masih bagus, kalau itu disampaikan kepada Pengadilan atau kepada Mahkamah Konstitusi. Yang lebih sering, sebelum sampai ke MK, para pemrotes lebih dahulu singgah ke kantor KPU. Menyerbu dan merusak kantor KPU atau berkelahi dengan polisi yang menghalanginya. Seolah-olah kantor KPU itu adalah penyebab kekalahan mereka.
Semua orang tahu, pemilu adalah perlombaan untuk mendapatkan dukungan rakyat. Siapa yang mendapatkan suara lebih banyak, dialah yang menjadi pemenang.

Pemilu hanya menghitung jumlah suara tanpa ada klasifikasi dari para pemilih. Tiap pemilih memiliki satu suara. Tidak ada perbedaan antara suara rakyat awam dan buta huruf dengan suara Presiden. Tak ada perbedaan suara antara kelompok intelektual dengan kelompok orang bodoh. Karena itu, pertama, setiap calon harus mampu memperkirakan jumlah suara tiap lapisan yang paling mungkin mendukungnya.

Karena perbedaan jumlah suara pada tiap lapisan/ kelompok, maka tidak heran kalau ada calon yang dipandang sangat layak dan populer, gagal dalam pemilihan umum. Kepopulerannya mungkin hanya terbatas pada lapisan intelektual yang jumlahnya kalah banyak dengan lapisan buruh atau petani pendukung calon yang dipandang tidak layak dan kurang populer.

Kedua, kemampuan meyakinkan rakyat. Hal ini tidak mudah. Untuk mendapatkan simpati rakyat, mereka harus berada dihati rakyat. Mereka harus dekat kepada rakyat dalam waktu yang cukup lama. Tidak secara mendadak. Banyak orang yang menganggap rakyat mudah terpengaruh. Mereka berpendapat, rakyat cenderung memberikan suara kepada mereka yang lebih kaya atau yang lebih mampu membuat kemeriahan atau lebih banyak menghambur-hamburkan uang (money politic).

Akibatnya, banyak politisi karbitan berlomba melakukan korupsi untuk menjadi kaya secara cepat, dengan harapan mampu memenangkan pemilihan umum untuk jabatan publik yang lebih tinggi. Kemudian korupsi lagi untuk menjadi lebih kaya lagi guna merebut jabatan yang lebih tinggi lagi dan korupsi lagi dan seterusnya.

Ketiga, kondisi selalu berobah. Rakyat tidak selalu dapat dibodohi. Rakyat tidak selalu tega mengkhianati suara batinnya secara terus menerus. Kalau ada orang yang satu kali mampu mebodohi rakyat, harus menyadari bahwa kemungkinan untuk membodohi untuk kedua kalinya makin kecil atau tidak mungkin sama sekali. Rakyat banyak adalah orang miskin yang suara batinnya seringkali lebih nyaring berdetak dibandingkan dengan orang kaya yang batinnya lebih tumpul karena makanan yang tidak halal atau karena selalu dibuai dengan kemewahan.

Keempat, yang perlu disadari oleh para calon gubernur, calon bupati atau calon Presiden, bahwa besarnya probabilitas kalah selalu berbanding lurus dengan jumlah pasang calon. Sebaliknya, probabilitas menang dalam setiap pemilihan umum berbanding terbalik dengan jumlah pasang calon. Artinya, kalau ada tiga pasang calon, maka probabilitas untuk menang adalah 1/3, dan probabilitas kalah adalah 2/3. Kalau ada 5 (lima) pasang calon, maka probabilitas kalah adalah 4/5, sedangkan probabilitas menang hanya 1/5.

Makin banyak calon, makin kecil kemungkinan menang atau makin besar kemungkinan kalah. Karena itu dapat dipastikan, bahwa dari 6 (enam) pasang calon gubernur DKI yang akan bertarung pada pemilukada tahun 2012 ini, 5 (lima) pasang calon pasti akan kalah, hanya 1 (satu) pasang calon saja yang akan menang. Karena itu, kalau ikut dalam pemilihan umum, mereka harus siap untuk menerima kekalahan. Ketidak siapan untuk kalahlah yang telah menyebkan terjadinya kerusuhan di seluruh Indonesia dewasa ini.

Kelima, harapan rakyat kepada setiap calon yang menang di setiap tingkatan, untuk semua jabatan, pada semua pemilihan umum, untuk menyadari dengan sungguh-sungguh, bahwa mereka bukan hanya wakil dari satu golongan, tetapi wakil dari seluruh rakyat. Tanpa kesadaran itu, dia akan berbuat tidak adil atau mendhalimi rakyatnya sendiri. Ini berarti dia menciptakan momentum kejatuhan atau menggali kuburannya sendiri.

Keenam, kesadaran bahwa rakyat memilih bukan karena secara khusus mereka menginginkan dia berada disana, tetapi untuk berbuat sesuatu yang berguna untuk rakyat dan bangsa. Jika tidak mampu berbuat sesuatu yang monumental dan yang lebih baik bagi rakyat dan bangsa ini, silakan mundur. untuk memberi kesempatan kepada orang lain. Yang demikian itu lebih baik baginya, daripada harus mendapat caci-maki atau masuk penjara secara memalukan.

*) Said Zainal Abidin adalah ahli manajemen pembangunan daerah (regional development management) dan kebijakan publik, guru besar STIA LAN. Sekarang sebagai penasihat KPK.

(vit/vit)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Usut Aiptu Labora, Polri Jangan Ciut Usut Rekening Gendut Jenderal

    Polisi sangat blak-blakan mengungkap kasus rekening gendut yang dimiliki oleh Anggota Polres Raja Ampat, Papua, Aiptu Labora Sitorus. Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurahman mengatakan Polri juga harus terbuka dan berani jika itu menyangkut rekening para jendral. Bila Anda setuju dengan pernyataan Hamidah Abdurahman, pilih Pro!
    Pro
    100%
    Kontra
    0%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel