Detik.com News
Detik.com
Selasa, 26/06/2012 21:14 WIB

Terkait Kasus Suap, KPK Buru Bupati Buol

Rachmadin Ismail - detikNews
Terkait Kasus Suap, KPK Buru Bupati Buol
Jakarta - KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang pengusaha sawit di Buol, Sulteng. Selain sang pengusaha, KPK juga masih memburu seorang penyelenggara negara. KPK menyebut yang diburu itu Bupati Buol Amran Batalipu.

"Hari ini kita melakukan konferensi pers sehubungan dengan operasi tangkap tangan.
Operasi ini melibatkan orang yang diduga sebagai Bupati Buol," tutur Ketua KPK Abraham Samad dalam konferensi pers di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (26/6/2012).

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menambahkan, sejauh ini KPK baru menetapkan si pengusaha berinisial A sebagai pemberi suap dan sudah menjadi tersangka. Mengenai bagaimana perkembangan kasus ini, termasuk pengejaran Bupati Buol akan diberitahukan dalam 1 x 24 jam ke depan.

"Ini terkait dengan proses penerbitan hak-nya. Hak-nya apa sedang ditelusuri," ujar Bambang.

Bambang menjelaskan, kasus ini masih terus diungkap. Ada pihak-pihak lain yang masih dikejar. Untuk pengusaha ini dijerat dengan pidana UU Tipikor, pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b. Atau pasal 13 jo 55 ayat.

"Ada uang jumlah tertentu yang ditelusuri lebih lanjut yang berkaitan dengan hak lahan," terangnya.

Uang suap diberikan sang pengusaha kepada pejabat di Buol, terkait izin konsesi lahan. KPK terus mengusut keterlibatan pihak-pihak terkait. Penangkapan atas pengusaha ini dilakukan siang tadi.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mad/fjr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%