detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Rabu, 16/04/2014 11:32 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Selasa, 26/06/2012 21:14 WIB

Terkait Kasus Suap, KPK Buru Bupati Buol

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang pengusaha sawit di Buol, Sulteng. Selain sang pengusaha, KPK juga masih memburu seorang penyelenggara negara. KPK menyebut yang diburu itu Bupati Buol Amran Batalipu.

"Hari ini kita melakukan konferensi pers sehubungan dengan operasi tangkap tangan.
Operasi ini melibatkan orang yang diduga sebagai Bupati Buol," tutur Ketua KPK Abraham Samad dalam konferensi pers di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (26/6/2012).

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menambahkan, sejauh ini KPK baru menetapkan si pengusaha berinisial A sebagai pemberi suap dan sudah menjadi tersangka. Mengenai bagaimana perkembangan kasus ini, termasuk pengejaran Bupati Buol akan diberitahukan dalam 1 x 24 jam ke depan.

"Ini terkait dengan proses penerbitan hak-nya. Hak-nya apa sedang ditelusuri," ujar Bambang.

Bambang menjelaskan, kasus ini masih terus diungkap. Ada pihak-pihak lain yang masih dikejar. Untuk pengusaha ini dijerat dengan pidana UU Tipikor, pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b. Atau pasal 13 jo 55 ayat.

"Ada uang jumlah tertentu yang ditelusuri lebih lanjut yang berkaitan dengan hak lahan," terangnya.

Uang suap diberikan sang pengusaha kepada pejabat di Buol, terkait izin konsesi lahan. KPK terus mengusut keterlibatan pihak-pihak terkait. Penangkapan atas pengusaha ini dilakukan siang tadi.



Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(mad/fjr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%