detikcom

Selasa, 26/06/2012 21:14 WIB

Terkait Kasus Suap, KPK Buru Bupati Buol

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang pengusaha sawit di Buol, Sulteng. Selain sang pengusaha, KPK juga masih memburu seorang penyelenggara negara. KPK menyebut yang diburu itu Bupati Buol Amran Batalipu.

"Hari ini kita melakukan konferensi pers sehubungan dengan operasi tangkap tangan.
Operasi ini melibatkan orang yang diduga sebagai Bupati Buol," tutur Ketua KPK Abraham Samad dalam konferensi pers di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (26/6/2012).

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menambahkan, sejauh ini KPK baru menetapkan si pengusaha berinisial A sebagai pemberi suap dan sudah menjadi tersangka. Mengenai bagaimana perkembangan kasus ini, termasuk pengejaran Bupati Buol akan diberitahukan dalam 1 x 24 jam ke depan.

"Ini terkait dengan proses penerbitan hak-nya. Hak-nya apa sedang ditelusuri," ujar Bambang.

Bambang menjelaskan, kasus ini masih terus diungkap. Ada pihak-pihak lain yang masih dikejar. Untuk pengusaha ini dijerat dengan pidana UU Tipikor, pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b. Atau pasal 13 jo 55 ayat.

"Ada uang jumlah tertentu yang ditelusuri lebih lanjut yang berkaitan dengan hak lahan," terangnya.

Uang suap diberikan sang pengusaha kepada pejabat di Buol, terkait izin konsesi lahan. KPK terus mengusut keterlibatan pihak-pihak terkait. Penangkapan atas pengusaha ini dilakukan siang tadi.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
68%
Kontra
32%