detikcom
Selasa, 26/06/2012 21:14 WIB

Terkait Kasus Suap, KPK Buru Bupati Buol

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang pengusaha sawit di Buol, Sulteng. Selain sang pengusaha, KPK juga masih memburu seorang penyelenggara negara. KPK menyebut yang diburu itu Bupati Buol Amran Batalipu.

"Hari ini kita melakukan konferensi pers sehubungan dengan operasi tangkap tangan.
Operasi ini melibatkan orang yang diduga sebagai Bupati Buol," tutur Ketua KPK Abraham Samad dalam konferensi pers di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (26/6/2012).

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menambahkan, sejauh ini KPK baru menetapkan si pengusaha berinisial A sebagai pemberi suap dan sudah menjadi tersangka. Mengenai bagaimana perkembangan kasus ini, termasuk pengejaran Bupati Buol akan diberitahukan dalam 1 x 24 jam ke depan.

"Ini terkait dengan proses penerbitan hak-nya. Hak-nya apa sedang ditelusuri," ujar Bambang.

Bambang menjelaskan, kasus ini masih terus diungkap. Ada pihak-pihak lain yang masih dikejar. Untuk pengusaha ini dijerat dengan pidana UU Tipikor, pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b. Atau pasal 13 jo 55 ayat.

"Ada uang jumlah tertentu yang ditelusuri lebih lanjut yang berkaitan dengan hak lahan," terangnya.

Uang suap diberikan sang pengusaha kepada pejabat di Buol, terkait izin konsesi lahan. KPK terus mengusut keterlibatan pihak-pihak terkait. Penangkapan atas pengusaha ini dilakukan siang tadi.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%