Detik.com News
Detik.com
Selasa, 26/06/2012 18:09 WIB

Wa Ode Ungkap Arti Kode K di Anggaran DPID

Moksa Hutasoit - detikNews
Halaman 1 dari 2
Wa Ode Ungkap Arti Kode K di Anggaran DPID
Jakarta - Terdakwa kasus suap dan pencucian uang, Wa Ode Nurhayati, berbicara soal kode-kode yang ada di dalam anggaran DPID. Wa Ode memastikan, salah satu kode yang dimaksud merujuk ke koleganya di DPR.

"Di fakta persidangan, saya bisa memastikan bahwa kode K itu adalah ketua-ketua DPR, itu akan saya buka," tegas Wa Ode usai sidang di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (26/6/2012).

Wa Ode mengatakan, merupakan hal yang mudah untuk bisa mengetahui arti kode tersebut. Logikanya, lanjut Wa Ode, kode K itu berjumlah 5 buah.

"Indikatornya sederhana, pertama yang punya posisi 5 di DPR itu pimpinan DPR. Selebihnya kan 4," jelas Wa Ode.

"Sedangkan kode P itu untuk menerangkan Pimpinan Banggar," jelasnya lagi.

Wa Ode melanjutkan, berdasarkan keterangan dari Kasubbag rapat sekretariat Banggar DPR Nando, yang telah diperiksa KPK, kode-kode itu dibiat atas perintah pimpinan Banggar. Bukti ini sudah dimiliki oleh KPK.

"Saudara Nando mengtakan, saya melakukan semua ini atas perintah pimpinan banggar. BAP ada, berkas perkara ada, lengkap. Dan saudara nando terlihat menutupi kode K," paparnya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/vta)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%