Detik.com News
Detik.com
Selasa, 26/06/2012 18:09 WIB

Wa Ode Ungkap Arti Kode K di Anggaran DPID

Moksa Hutasoit - detikNews
Halaman 1 dari 2
Wa Ode Ungkap Arti Kode K di Anggaran DPID
Jakarta - Terdakwa kasus suap dan pencucian uang, Wa Ode Nurhayati, berbicara soal kode-kode yang ada di dalam anggaran DPID. Wa Ode memastikan, salah satu kode yang dimaksud merujuk ke koleganya di DPR.

"Di fakta persidangan, saya bisa memastikan bahwa kode K itu adalah ketua-ketua DPR, itu akan saya buka," tegas Wa Ode usai sidang di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (26/6/2012).

Wa Ode mengatakan, merupakan hal yang mudah untuk bisa mengetahui arti kode tersebut. Logikanya, lanjut Wa Ode, kode K itu berjumlah 5 buah.

"Indikatornya sederhana, pertama yang punya posisi 5 di DPR itu pimpinan DPR. Selebihnya kan 4," jelas Wa Ode.

"Sedangkan kode P itu untuk menerangkan Pimpinan Banggar," jelasnya lagi.

Wa Ode melanjutkan, berdasarkan keterangan dari Kasubbag rapat sekretariat Banggar DPR Nando, yang telah diperiksa KPK, kode-kode itu dibiat atas perintah pimpinan Banggar. Bukti ini sudah dimiliki oleh KPK.

"Saudara Nando mengtakan, saya melakukan semua ini atas perintah pimpinan banggar. BAP ada, berkas perkara ada, lengkap. Dan saudara nando terlihat menutupi kode K," paparnya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/vta)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%