Detik.com News
Detik.com
Selasa, 26/06/2012 18:09 WIB

Wa Ode Ungkap Arti Kode K di Anggaran DPID

Moksa Hutasoit - detikNews
Halaman 1 dari 2
Wa Ode Ungkap Arti Kode K di Anggaran DPID
Jakarta - Terdakwa kasus suap dan pencucian uang, Wa Ode Nurhayati, berbicara soal kode-kode yang ada di dalam anggaran DPID. Wa Ode memastikan, salah satu kode yang dimaksud merujuk ke koleganya di DPR.

"Di fakta persidangan, saya bisa memastikan bahwa kode K itu adalah ketua-ketua DPR, itu akan saya buka," tegas Wa Ode usai sidang di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (26/6/2012).

Wa Ode mengatakan, merupakan hal yang mudah untuk bisa mengetahui arti kode tersebut. Logikanya, lanjut Wa Ode, kode K itu berjumlah 5 buah.

"Indikatornya sederhana, pertama yang punya posisi 5 di DPR itu pimpinan DPR. Selebihnya kan 4," jelas Wa Ode.

"Sedangkan kode P itu untuk menerangkan Pimpinan Banggar," jelasnya lagi.

Wa Ode melanjutkan, berdasarkan keterangan dari Kasubbag rapat sekretariat Banggar DPR Nando, yang telah diperiksa KPK, kode-kode itu dibiat atas perintah pimpinan Banggar. Bukti ini sudah dimiliki oleh KPK.

"Saudara Nando mengtakan, saya melakukan semua ini atas perintah pimpinan banggar. BAP ada, berkas perkara ada, lengkap. Dan saudara nando terlihat menutupi kode K," paparnya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/vta)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%