Selasa, 26/06/2012 18:09 WIB

Wa Ode Ungkap Arti Kode K di Anggaran DPID

Moksa Hutasoit - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Terdakwa kasus suap dan pencucian uang, Wa Ode Nurhayati, berbicara soal kode-kode yang ada di dalam anggaran DPID. Wa Ode memastikan, salah satu kode yang dimaksud merujuk ke koleganya di DPR.

"Di fakta persidangan, saya bisa memastikan bahwa kode K itu adalah ketua-ketua DPR, itu akan saya buka," tegas Wa Ode usai sidang di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (26/6/2012).

Wa Ode mengatakan, merupakan hal yang mudah untuk bisa mengetahui arti kode tersebut. Logikanya, lanjut Wa Ode, kode K itu berjumlah 5 buah.

"Indikatornya sederhana, pertama yang punya posisi 5 di DPR itu pimpinan DPR. Selebihnya kan 4," jelas Wa Ode.

"Sedangkan kode P itu untuk menerangkan Pimpinan Banggar," jelasnya lagi.

Wa Ode melanjutkan, berdasarkan keterangan dari Kasubbag rapat sekretariat Banggar DPR Nando, yang telah diperiksa KPK, kode-kode itu dibiat atas perintah pimpinan Banggar. Bukti ini sudah dimiliki oleh KPK.

"Saudara Nando mengtakan, saya melakukan semua ini atas perintah pimpinan banggar. BAP ada, berkas perkara ada, lengkap. Dan saudara nando terlihat menutupi kode K," paparnya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(ndr/vta)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%