detikcom

Selasa, 26/06/2012 18:09 WIB

Wa Ode Ungkap Arti Kode K di Anggaran DPID

Moksa Hutasoit - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Terdakwa kasus suap dan pencucian uang, Wa Ode Nurhayati, berbicara soal kode-kode yang ada di dalam anggaran DPID. Wa Ode memastikan, salah satu kode yang dimaksud merujuk ke koleganya di DPR.

"Di fakta persidangan, saya bisa memastikan bahwa kode K itu adalah ketua-ketua DPR, itu akan saya buka," tegas Wa Ode usai sidang di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (26/6/2012).

Wa Ode mengatakan, merupakan hal yang mudah untuk bisa mengetahui arti kode tersebut. Logikanya, lanjut Wa Ode, kode K itu berjumlah 5 buah.

"Indikatornya sederhana, pertama yang punya posisi 5 di DPR itu pimpinan DPR. Selebihnya kan 4," jelas Wa Ode.

"Sedangkan kode P itu untuk menerangkan Pimpinan Banggar," jelasnya lagi.

Wa Ode melanjutkan, berdasarkan keterangan dari Kasubbag rapat sekretariat Banggar DPR Nando, yang telah diperiksa KPK, kode-kode itu dibiat atas perintah pimpinan Banggar. Bukti ini sudah dimiliki oleh KPK.

"Saudara Nando mengtakan, saya melakukan semua ini atas perintah pimpinan banggar. BAP ada, berkas perkara ada, lengkap. Dan saudara nando terlihat menutupi kode K," paparnya.Next

Halaman 1 2

Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/vta)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%