Detik.com News
Detik.com

Selasa, 26/06/2012 17:55 WIB

'Digoyang' Industri Perbankan, MA akan Pelajari Putusan Bank Century

Andi Saputra - detikNews
Digoyang Industri Perbankan, MA akan Pelajari Putusan Bank Century
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) akan mempelajari putusan kasasi terkait uang ganti nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas senilai Rp 35 miliar. Hal ini menyikapi pernyataan Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) yang menganggap rancu antara putusan kasasi dengan UU Perbankan.

"Saya pelajari dulu putusannya," ujar juru bicara MA, Djoko Sarwoko, kepada detikcom, Selasa (26/6/2012).

Hingga malam ini, pihak MA belum mendiskusikan putusan kasasi tersebut. Salinan putusan tersebut diakui MA belum sampai ke Pengadilan Negeri Surakarata, tempat perkara tersebut disidang.

"Setelah membaca putusannya, saya baru bisa memberi catatan," ujar Djoko.

Putusan ini dianggap Perbanas rancu dan membingungkan pelaku perbankan. Apakah Antaboga termasuk produk bank atau bukan. Selain itu, apakah kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik Bank Century atau bukan.

"Saya pikir kita harus mengundang para ahli hukum untuk memberikan bantuannya ke Bank Mutiara. Jangan sampai terjadi suatu kejahatan yang dilakukan seseorang di masa lalu, kemudian publik atau negara yang harus menanggungnya. Asas kewajaran, kepatutan dan keadilan harus diutamakan dalam kasus ini," kata Ketua Perbanas, Sigit Pramono.

MA dalam putusan kasasi memerintahkan Bank Mutiara cabang Solo, Jawa Tengah, membayar 27 uang nasabahnya sebesar Rp 35 miliar dalam kasus reksadana PT Antaboga Delta Sekuritas. Selain itu, Bank Mutiara juga harus membayar uang Rp 5,6 miliar kepada 27 nasabah sebagai denda.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/vit)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%