detikcom
Selasa, 26/06/2012 17:55 WIB

'Digoyang' Industri Perbankan, MA akan Pelajari Putusan Bank Century

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) akan mempelajari putusan kasasi terkait uang ganti nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas senilai Rp 35 miliar. Hal ini menyikapi pernyataan Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) yang menganggap rancu antara putusan kasasi dengan UU Perbankan.

"Saya pelajari dulu putusannya," ujar juru bicara MA, Djoko Sarwoko, kepada detikcom, Selasa (26/6/2012).

Hingga malam ini, pihak MA belum mendiskusikan putusan kasasi tersebut. Salinan putusan tersebut diakui MA belum sampai ke Pengadilan Negeri Surakarata, tempat perkara tersebut disidang.

"Setelah membaca putusannya, saya baru bisa memberi catatan," ujar Djoko.

Putusan ini dianggap Perbanas rancu dan membingungkan pelaku perbankan. Apakah Antaboga termasuk produk bank atau bukan. Selain itu, apakah kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik Bank Century atau bukan.

"Saya pikir kita harus mengundang para ahli hukum untuk memberikan bantuannya ke Bank Mutiara. Jangan sampai terjadi suatu kejahatan yang dilakukan seseorang di masa lalu, kemudian publik atau negara yang harus menanggungnya. Asas kewajaran, kepatutan dan keadilan harus diutamakan dalam kasus ini," kata Ketua Perbanas, Sigit Pramono.

MA dalam putusan kasasi memerintahkan Bank Mutiara cabang Solo, Jawa Tengah, membayar 27 uang nasabahnya sebesar Rp 35 miliar dalam kasus reksadana PT Antaboga Delta Sekuritas. Selain itu, Bank Mutiara juga harus membayar uang Rp 5,6 miliar kepada 27 nasabah sebagai denda.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%