detikcom

Senin, 25/06/2012 18:19 WIB

Hadiri Pelantikan Pejabat Baru, Eks Gubernur Aceh Irwandi Dipukul

Triono Wahyu Sudibyo - detikNews
Jakarta - Ada insiden di pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atau DPRD. Eks Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dipukul massa saat meninggalkan lokasi pelantikan.

Informasi dari kepolisian, insiden itu terjadi usai pelantikan, Senin (25/6/2012) sekitar pukul 16.00 WIB. Irwandi dicemooh sekelompok massa saat meninggalkan ruangan dengan kawalan polisi.

"Sesampai di luar, beberapa orang yang tidak dikenal melakukan pemukulan," kata Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Gustav Leo, dalam pesan singkatnya kepada detikcom.

Tidak dijelaskan luka yang dialami Irwandi. Namun anggota Polresta Aceh langsung mengevakuasi mantan petinggi GAM itu dan membawanya ke rumah sakit.

"Saat ini, situasi di DPRA terkendali. Kasusnya masih dalam penyelidikan Polresta," jelasnya.

Pelantikan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017, dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Pasangan Partai Aceh ini memperoleh suara terbanyak. Disusul dengan pasangan Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan yang maju dari jalur independen, urutan ketiga pasangan Muhammad Nazar-Nova Iriansyah yang didukung oleh Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai SIRA, di urutan keempat pasangan Darni M Daud- Fauzi dan di urutan terakhir pasangan Teungku Ahmad Tajuddin-Suriansyah.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(try/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
78%
Kontra
22%