Wakil Ketua MPR Tantang Menteri KIB II Berkantor di Papua

Solo - Konflik yang terus berlangsung di Papua dikhawatirkan akan terus membara jika tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Tohari, menantang para menteri di KIB II berkantor di provinsi paling timur tersebut untuk mengetahui langsung problem yang terjadi di lapangan.

"Jangan sepenuhnya pemerintah Papua yang disalahkan dengan adanya konflik di sana. Pemerintah Pusat idealnya turun tangan terlebih dahulu sebelum benar-benar menarik diri. Saya tantang seluruh menteri yang duduk di dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II untuk berkantor di Papua agar mengetahui apa sebenarnya keinginan rakyat Papua," ujarnya di Solo, Senin (25/6/2012).

Hajri mengatakan penyelesaian bersenjata di Papua sama sekali bukan jalan keluar yang pas. Demikian pula pengucuran dana otonomi khusus Rp 30 triliun. Menurutnya, yang paling tepat adalah mengetahui terlebih dahulu secara gamblang kondisi dan kemauan riil masyarakat Papua. Karena itulah pemerintah pusat tidak bisa melepas tangan begitu saja dalam persoalan di Papua saat ini.

Pemerintah memang telah memberikan otonomi khusus kepada Pemerintah Papua untuk mengatur daerahnya sendiri. Namun demikian bukan berarti pemerintah pusat langsung lepas tangan dengan menyerahkan segala persoalan yang terjadi di Papua saat ini. Tanpa bimbingan, pemerintah di daerah akan kesulitan menjalankan otonomi khusus itu.

"Pemerintah daerah di Papua akan kesulitan menjalankan otonomi khusus tersebut. Jadi jangan sepenuhnya pemerintah Papua yang disalahkan dengan adanya konflik disana. Pemerintah pusat idealnya turun tangan terlebih dahulu. Bila tidak dipantau pemerintah pusat, bisa saja pemerintah daerah salah mengartikannya," ujarnya.

(mbr/try)