detikcom
Minggu, 24/06/2012 15:08 WIB

Belum Juga Setujui Pembangunan Gedung KPK, DPR Takut?

Septiana Ledysia - detikNews
Ilustrasi/Dok detikcom
Jakarta - Komisi III DPR yang belum juga menyetujui anggaran pembangunan gedung KPK, dikritik. Mereka dinilai takut KPK akan bergerak lebih optimal setelah gedung baru itu terwujud.

"Kalau begini malah memperlihatkan kalau mereka (DPR) tidak mau kinerja KPK meningkat. DPR ketakutan," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ucok Sky Khadafi, dalam diskusi di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Minggu (24/6/2012).

Ucok menyatakan seharusnya DPR legowo dan mendukung pembangunan gedung itu. Pasalnya, KPK memang memerlukan fasilitas tersebut untuk mengoptimalkan kinerjanya.

"DPR tidak adil, sampai dikasih bintang. Untuk KPK diblokir, untuk kementerian lain diberikan," tuturnya.

Ucok menilai Komisi III mempunyai kepentingan di KPK. Ada negosiasi yang belum selesai. Tujuannya jelas mereka ingin mengontrol KPK.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III, Nasir Djamil, mengatakan proses pembahasan anggaran pembangunan gedung KPK masih berlangsung. Beberapa mitra Komisi III lainnya juga mengajukan permohonan anggaran untuk membangun gedung baru, sehingga Komisi III harus lebih selektif.

"Masih dibintangi karena masih dalam proses pembahasan. Tentu komisi III akan mempertimbangkan, sehingga Komisi III tidak diskriminatif. Jangan sampai ada kesan KPK diberi tapi BNPT tidak dikasih," ujar Nasir di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/6/2012).

(try/fjp)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    46%
    Kontra
    54%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel