detikcom
Minggu, 24/06/2012 08:41 WIB

DPR Makin Tak Serius Berantas Korupsi

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - DPR tidak juga mau meloloskan anggaran untuk pembangunan Gedung KPK yang baru. Sikap itu semakin menunjukkan DPR yang tidak mau ikut dalam mendukung gerakan pemberantasan korupsi.

"Pilihan DPR yang menolak untuk menganggarkan itu adalah kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi," tutur peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim, Minggu (24/6/2012).

Untuk mendukung pemberantasan korupsi diperlukan banyak elemen. Kewenangan yang dimiliki KPK haruslah kuat.

"Dalam hal ini, KPK sudah memiliki wewenang yang luar biasa," jelas Hifdzil.

Selain itu, infrastruktur yang mendukung kinerja KPK haruslah bagus. Mulai dari peralatan canggih, SDM serta bangunan fisik.

Ia memprediksi, jika publik jadi akhirnya memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung itu, pemerintah dan DPR pun dipastikan akan malu besar. "Saya tidak menemukan logika yang pas, kenapa anggaran itu bisa ditolak," jelasnya.

Hifdzil juga membantah pembangunan gedung tersebut bakal mubazir. Terlebih lagi, KPK adalah lembaga ad hoc, yang sewaktu-waktu bisa dibubarkan.

"Jika sudah tidak terpakai, kan bisa digunakan untuk kementerian atau lembaga negara lainnya," tandasnya.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, sebelumnya melontarkan wacana penggalangan dana untuk gedung baru KPK. Alasannya, sudah beberapa tahun ini Komisi III DPR tak kunjung mengabulkan permohonan pencairan dana Rp 61 miliar untuk membangun gedung. Padahal, pemerintah sudah memberi lampu hijau.

Gedung KPK saat ini sudah berusia 31 tahun dan tidak mampu menampung pegawai yang jumlahnya mencapai 650 orang. Sejatinya gedung itu hanya bisa menampung 350 orang.

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(mok/mok)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%