Detik.com News
Detik.com

Minggu, 24/06/2012 08:41 WIB

DPR Makin Tak Serius Berantas Korupsi

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - DPR tidak juga mau meloloskan anggaran untuk pembangunan Gedung KPK yang baru. Sikap itu semakin menunjukkan DPR yang tidak mau ikut dalam mendukung gerakan pemberantasan korupsi.

"Pilihan DPR yang menolak untuk menganggarkan itu adalah kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi," tutur peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim, Minggu (24/6/2012).

Untuk mendukung pemberantasan korupsi diperlukan banyak elemen. Kewenangan yang dimiliki KPK haruslah kuat.

"Dalam hal ini, KPK sudah memiliki wewenang yang luar biasa," jelas Hifdzil.

Selain itu, infrastruktur yang mendukung kinerja KPK haruslah bagus. Mulai dari peralatan canggih, SDM serta bangunan fisik.

Ia memprediksi, jika publik jadi akhirnya memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung itu, pemerintah dan DPR pun dipastikan akan malu besar. "Saya tidak menemukan logika yang pas, kenapa anggaran itu bisa ditolak," jelasnya.

Hifdzil juga membantah pembangunan gedung tersebut bakal mubazir. Terlebih lagi, KPK adalah lembaga ad hoc, yang sewaktu-waktu bisa dibubarkan.

"Jika sudah tidak terpakai, kan bisa digunakan untuk kementerian atau lembaga negara lainnya," tandasnya.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, sebelumnya melontarkan wacana penggalangan dana untuk gedung baru KPK. Alasannya, sudah beberapa tahun ini Komisi III DPR tak kunjung mengabulkan permohonan pencairan dana Rp 61 miliar untuk membangun gedung. Padahal, pemerintah sudah memberi lampu hijau.

Gedung KPK saat ini sudah berusia 31 tahun dan tidak mampu menampung pegawai yang jumlahnya mencapai 650 orang. Sejatinya gedung itu hanya bisa menampung 350 orang.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mok/mok)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%