Minggu, 24/06/2012 08:41 WIB

DPR Makin Tak Serius Berantas Korupsi

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - DPR tidak juga mau meloloskan anggaran untuk pembangunan Gedung KPK yang baru. Sikap itu semakin menunjukkan DPR yang tidak mau ikut dalam mendukung gerakan pemberantasan korupsi.

"Pilihan DPR yang menolak untuk menganggarkan itu adalah kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi," tutur peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim, Minggu (24/6/2012).

Untuk mendukung pemberantasan korupsi diperlukan banyak elemen. Kewenangan yang dimiliki KPK haruslah kuat.

"Dalam hal ini, KPK sudah memiliki wewenang yang luar biasa," jelas Hifdzil.

Selain itu, infrastruktur yang mendukung kinerja KPK haruslah bagus. Mulai dari peralatan canggih, SDM serta bangunan fisik.

Ia memprediksi, jika publik jadi akhirnya memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung itu, pemerintah dan DPR pun dipastikan akan malu besar. "Saya tidak menemukan logika yang pas, kenapa anggaran itu bisa ditolak," jelasnya.

Hifdzil juga membantah pembangunan gedung tersebut bakal mubazir. Terlebih lagi, KPK adalah lembaga ad hoc, yang sewaktu-waktu bisa dibubarkan.

"Jika sudah tidak terpakai, kan bisa digunakan untuk kementerian atau lembaga negara lainnya," tandasnya.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, sebelumnya melontarkan wacana penggalangan dana untuk gedung baru KPK. Alasannya, sudah beberapa tahun ini Komisi III DPR tak kunjung mengabulkan permohonan pencairan dana Rp 61 miliar untuk membangun gedung. Padahal, pemerintah sudah memberi lampu hijau.

Gedung KPK saat ini sudah berusia 31 tahun dan tidak mampu menampung pegawai yang jumlahnya mencapai 650 orang. Sejatinya gedung itu hanya bisa menampung 350 orang.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mok/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%