detikcom
Jumat, 22/06/2012 14:15 WIB

Anggota DPR: TNI dan Purnawirawan Paling Sering Terlibat Konflik Tanah

Dhurandhara HKP - detikNews
Jakarta - Anggota Komisi II DPR, Gamari Sutrisno menjelaskan ada tiga pihak yang terlibat dalam konflik perebutan tanah dan lahan. Pihak yang paling sering terlibat konflik tanah adalah TNI dan purnawirawan.

"Pertama, orang perorangan. Jadi individu lawan individu. Kedua, ada orang lawan lembaga. Lembaga ini bisa sipil atau militer. Ketiga, lembaga lawan lembaga. Biasanya dari satu lembaga yang sama. Paling sering antara TNI dengan purnawirawan, kayak jeruk makan jeruk," kata Gamari.

Hal ini disampaikan Gamari dalam acara Public Hearing: Memperkuat Aspirasi Masyarakat Melalui Dengar Pendapat dengan DPR di Hotel Ibis, Jl Letjen S Parman, Jakarta Barat, Jumat (22/6/2012). Turut hadir dalam acara ini, Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Walhi Mukri Friatna dan perwakilan masyarakat dari Sumatera Selatan dan Medan.

Gamari juga sudah menganalisa pihak-pihak mana yang sering terlibat dalam kecurangan-kecurangan di konflik perebutan tanah. Ia membaginya menjadi dua tipe. "Pertama, internal yang terdiri dari mafia-mafia, orang-orang dalam institusi terkait seperti BPN yang kemudian menjadi mediator dengan pihak luar, perusahaan luar. Kedua, eksternal yang merupakan para pengusaha dan pemilik perusahaan yang berafiliasi, bermafia dengan pejabat BPN tadi," beber Gamari.

Oleh karenanya, Gamari menyarankan apabila terlibat dalam konflik pertanahan sebaiknya untuk tidak membawa masalahnya ke tingkat formal. "Selesaikan dengan mediasi saja, karena sulit selesai bila diajukan ke pengadilan," terang Gamari.

(trq/trq)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    46%
    Kontra
    54%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel