Nasib Tahura Bukit Soeharto di Kaltim, Ditambang Hingga Dilalui Tol

Samarinda - Kondisi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), kian memprihatinkan. Sejak ditetapkan sebagai hutan konservasi pada era Presiden Soeharto 1989 silam, luasannya terus berkurang.

Kawasan ini seluas kurang lebih 68.000 hektar. Potensi batubara yang terkandung di dalamnya, membuat tergiur investor yang bergerak di sektor pertambangan batubara. Sejak izin pinjam pakai dikeluarkan pemerintah pusat untuk pertambangan batubara, kandungan batubara di areal Tahura mulai ditambang.

Hingga saat ini, di dalam Tahura terdapat 16 perusahaan pemegang izin Kuasa Pertambangan (KP) yang kini berubah nama Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Pemkab Kutai Kartanegara.

detikcom berkesempatan menuju ke kawasan tambang batubara yang berada areal Tahura, Rabu (21/6/2012). Perjalanan 60 kilometer dari ibu kota provinsi, Samarinda, ditempuh melalui jalan darat melalui ruas jalan Samarinda-Balikpapan. Menuju lokasi tambang batubara, harus ditempuh kembali sekitar 100 kilometer.

Selama di perjalanan yang sebagian besar tidak sedikit dijumpai rumah warga yang masuk dalam areal Tahura. Belum lagi tower Base Transceiver Station (BTS) milik operator selular, juga terlihat berdiri mentereng di sejumlah titik kawasan hutan. Padahal, terlihat jelas larangan mendirikan bangunan di areal Tahura.

Jalan yang biasa dilalui truk berbadan lebar (dump truck) 12 roda bermuatan batubara, lalu lalang di areal Tahura. Jalan itu dinamakan jalan Hauling, yang dahulu merupakan jalan eks perusahaan kayu pemegang izin HPH. Jalan itu kini berstatus jalan kolaborasi, yang izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan melalui SK Menhut No 270/2009 hingga SK terbaru nomor 577/2009. Namun pengamatan detikcom, tidak sedikit ruas jalan baru bermunculan di luar dari izin kolaborasi.

"Fakta ini (jalan baru di luar izin kolaborasi) cukup mencengangkan," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Andi Harun.

Kelangsungan Tahura yang berstatus hutan konservasi, memang kian terancam. Dengan kondisi itu, mendorong DPRD Kaltim untuk melakukan penyelamatan kawasan hutan konservasi itu.

"Kemenhut harus mencabut izin jalan kolaborasi untuk menyelamatkan hutan konservasi kita," ujar Andi Harun.

Data yang diperoleh, tercatat 5 jalan kolaborasi eks perusahaan HPH yang berada di dalam areal Tahura. Pertama, jalan sepanjang 6,4 kilometer digunakan lima perusahaan yakni CV Artha Coal, CV Energi Bumi Kartanegara, CV Wana Artha, CV Fazar Utama serta CV Dwi Karya Pratama.

Kedua, jalan sepanjang 8,5 kilometer digunakan tiga perusahaan yaitu PT Lembuswana Perkasa, PT Gunung Harang Sejahtera serta PT Konsorsium Arwana.

Ketiga, jalan sepanjang 9,7 kilometer dan stockpile (pelabuhan) 3 hektare digunakan empat perusahaan yaitu CV Empat Sehati, CV Wiraco, PT Baramulti Sukses Sarana serta CV Labaikka.

Keempat, jalan sepanjang 9,3 kilometer dan pelabuhan 2,6 hektare digunakan perusahaan CV Artha Pratama Jaya serta yang kelima adalah jalan sepanjang 9 kilometer dan stockpile seluas 30 hektare yang digunakan 2 perusahaan yakni PT Kaltim Batu Manunggal serta PT Indomas Karya Jaya.

Tidak hanya tambang batubara, kawasan konservasi Tahura nantinya akan dilalui ruas tol Balikpapan-Samarinda, yang saat ini tengah digarap Pemprov Kaltim. Tarik ulur izin melintas di Tahura pun masih terjadi hingga saat ini. Belum ada kejelasan kepastian izin dari Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kemenhut untuk penggunaan Tahura bagi jalan tol.

Masih di areal Tahura, kondisi memprihatinkan juga terlihat di sisi kanan dan kiri jalan Hauling. Lubang bekas galian tambang batubara dibiarkan menganga tanpa ada tanda-tanda kegiatan penanaman kembali oleh perusahaan. Padahal, dalam ketentuan perundang-undangan, harus melakukan penanaman kembali lokasi eks galian tambang.


Penimbunan BBM gunakan macam cara untuk menimbun bbm.Saksikan penelusurannya di "Reportase Investigasi" pukul 16.45 WIB, hanya di Trans TV.

(try/nrl)