Upaya KPK Galang Dana dari Masyarakat untuk Bangun Gedung Baru Didukung

Jakarta - KPK berencana menggalang dana dari masyarakat guna membangun gedung baru. Upaya itu menuai dukungan dari kalangan masyarakat sipil. Salah satunya datang dari LBH Jakarta.

"Caranya dengan memberikan berupa sumbangan simbolis kepada KPK untuk kritik kepada DPR.
Sebagai perlawanan, untuk melawan tirani parlemen yang sewenang-wenang dalam pengalokasian dana publik," jelas Direktur LBH Jakarta Nurkholis, Kamis (21/6/2012).

Nurkholis menilai, sudah sewajarnya bagi publik untuk bersikap. Apalagi, bila lembaga negara yakni parlemen tidak bisa lagi diharapkan untuk pemberantasan korupsi.

"Saya curiga itu di dasarkan motif yang buruk DPR kepada KPK. Publik yang bayar pajak harus menanyakan ke DPR soal pengalokasian dana publik, kenapa tidak adil?" jelasnya.

Publik, lanjut Nurkholis harus kritis kepada sikap DPR. Jangan sampai kebutuhan untuk memerangi korupsi dihadang segelintir orang.

"Harus dikritisi publik, kenapa DPR terus menghalang-halangi proposal yang diajukan KPK. Itu kan riil butuhkan KPK karena gedung KPK tidak memadai," tuturnya.

Rencana pembangunan gedung baru dengan dana dari publik itu digagas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Alasannya, sudah beberapa tahun ini Komisi III DPR tak kunjung mengabulkan permohonan pencairan dana Rp 61 miliar untuk membangun gedung. Padahal, pemerintah sudah memberi lampu hijau.

Gedung KPK saat ini sudah berusia 31 tahun dan tidak mampu menampung pegawai yang jumlahnya mencapai 650 orang. Sejatinya gedung itu hanya bisa menampung 350 orang.

Sedang Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil menentang itu. Nasir mengklaim tindakan Komisi III DPR ini sebagai upaya penghematan sesuai gerakan hemat energi yang diserukan Presiden SBY.

"BNPT itu minta gedung Rp 210 miliar, KPK Rp 225 miliar, BNN juga. Jadi kita bukan menolak tapi dalam penghematan. Seperti kata Presiden SBY bahwa pembangunan gedung negara dibatasi, kalau masih ada gedung bisa dipakai ya dipakai. Tidak perlu gedung baru," katanya.


Per-1 Juni, PT.KAI Commuter Jabodetabek berlakukan tarif progresif. Selengkapnya di "Reportase Malam", pukul 02.52 WIB, hanya di Trans TV.

(ndr/vit)