detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 17:44 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Jumat, 22/06/2012 09:06 WIB

Kolom Djoko Suud

PKB Eksodus

Djoko Suud Sukahar - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Bintang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai berhamburan. Berbagai partai memberi penawaran, dan berhasil menyodok satu demi satu sentra partai berlambang bintang sembilan ini. Bulan ini yang meloncat ke partai lain itu adalah PKB Kalimantan. Langkah itu akan diikuti PKB Sulawesi, Sumatera, Batam yang masih kisruh, serta Jawa. Untuk yang terakhir ini dimulai dari wilayah barat.

PKB rasanya belum siap menghadapi pemilu yang tinggal dua tahun lagi. Partai yang didirikan Gus Dur ini masih terlilit persoalan internal. Perbedaan paham masih sangat kental. Ditambah Ketum yang kaku dan tidak akomodatif menyebabkan perbedaan menjadi sesuatu yang sulit untuk dipertemukan.

Perpecahan itu dimulai dari penentangan Muhaimin terhadap Gus Dur. Konflik itu berdampak besar. Tidak hanya partai ini yang gonjang-ganjing, tetapi rasi keluarga saling berseteru, dan akar partai, para kiai, melakukan pseudo embargo. Menolak secara diam-diam penggalangan jaringan PKB yang semula subur di pesantren-pesantren.

Itu bisa dipahami. Sebab PKB didirikan Nahdlatul Ulama (NU). Pesantren adalah basis massa partai ini. Para kiai motor penggerak nya. Itu fakta kunci yang mempercepat PKB besar dan tampil sebagai partai yang sangat diperhitungkan. Kala itu PKB merupakan 'partainya' orang NU. 'Induk' (NU) serta sayap-sayapnya (Ansor, Fatayat, Muslimat, dan PMII) terkoordinasi rapi sebagai bagian inheren PKB.

Namun sejak konflik itu PKB kehilangan segalanya. Partai hancur berkeping-keping dan kehilangan kendali. NU tidak lagi merasa memiliki PKB. Ansor entah sekarang milik partai mana. Juga Fatayat dan Muslimat. Jangan heran jika saat demo kenaikan BBM tempo hari, bendera PMII dikibarkan sebagai penentang nomor wahid. Padahal PKB pendukung pemerintah.

Di pesantren-pesantren juga kondisinya sama. Para kiai 'membentengi' diri agar tidak dimasuki PKB. Para sesepuh, pendiri dan pendukung utama PKB itu belum bisa menerima sikap Muhaimin yang tak kunjung instrospeksi atas perbuatan yang pernah dilakukannya. Ini alasan Suryadharma Ali dari PPP diterima di pesantren, tahun lalu, kendati dikemas sebagai silaturahim.

Denyut PKB makin mengecil. Faksi lain, Yenny Wahid anak biologis Gus Dur dinamis merancang berbagai skenario. Anak ideologis Gus Dur (Gusdurian) menunggu dan menunggu seraya ngemong (merawat) para jamaahnya agar tidak gampang berpindah ke lain hati. Sisi lain, Muhaimin tetap tenang-tenang saja seperti nakhoda yang sedang menunggu kapalnya tenggelam.Next

Halaman 1 2

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(vit/vit)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%