detikcom
Kamis, 21/06/2012 17:36 WIB

Komisi IX DPR Segera Bentuk Panja Flu Burung

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Komisi IX DPR menunggu laporan audit BPK terhadap proyek pengadaan vaksin flu burung. Panja akan dibentuk khusus untuk menelusuri dugaan permainan pengadaan tersebut.

"Mau bentuk panja flu burung setelah memanggil Menkes dan Dirjen untuk menjelaskan soal mekanisme pengadaan vaksin flu burung,"kata Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/6/2012).

Menurut Ribka dalam pembahasan tahun 2009 lalu semua fraksi tak sepakat tapi dananya tetap mengalir. Hal-hal semacam ini yang perlu ditelusuri DPR dan penegak hukum.

"Memang harus ada persetujuan DPR dari Komisi IX, waktu itu rapatnya dipimpin oleh Irgan. Saat 2009 tidak disetujui kenapa kok bisa cair?," katanya.

Kemudian anggaran multiyear tersebut dilanjutkan dalam APBNP 2012. Menteri Endang, kala itu, mendorong anggaran Rp 400 miliar.

Menurut informasi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) hasil audit BPK tahun 2009, tentang program dalam rangka menanggulangi virus burung di seluruh wilayah Indonesia, kementerian kesehatan melakukan pengadaan obat anti virus dengan metode penunjukan langsung PT. Indofarma dengan nilai anggaran sebesar Rp.225 miliar (Rp.225.749.920.000) dengan jumlah obat tablet sebanyak 16.322.720

Pada 2011, kementerian kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.479.000.000.000 untuk fasilitasi produksi vaksin burung.

"Kami dari seknas Fitra meminta KPK untuk tetap melanjutkan melakukan penyelidikan terhadap proyek vaksin flu burung ini, oleh karena, ada penunjukan langsung kepada PT.Indofarma dalam rangka pengadaan obat anti virus dengan nilai anggaran sebesar Rp. 225 miliar,"desak Koordinator Investigasi Fitra, Uchok Sky, dikonfirmasi terpisah.

Pada saat bersamaan KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi sejumlah proyek terkait Nazaruddin. Salah satu yang dibidik yakni terkait pengadaan vaksi flu burung di Kemenkes.

"Yang vaksin masih dalam pengumpulan keterangan di KPK, penyelidikan," kata juru bicara KPK, Johan Budi, saat ditemui di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/6/2012).


Ikuti berbagai peristiwa hangat yang terjadi hari ini di "Reportase Sore", Pukul 16.30 WIB, Hanya di TRANS TV

(van/lh)





Sponsored Link
Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Jokowi Lebih Dahsyat Nyapres di 2019

Dalam berbagai survei, nama Gubernur DKI Jokowi menempati posisi teratas capres potensial 2014. Suara-suara yang menginginkan Jokowi maju menjadi Capres di Pilpres 2014 juga cukup kencang. Tetapi menurut peneliti politik senior LIPI, Siti Zuhro, Jokowi akan lebih kuat jika berkompetisi di Pilpres 2019. Bila Anda setuju dengan Siti Zuhro, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%