Detik.com News
Detik.com

Kamis, 21/06/2012 06:17 WIB

Wakil Menag: Pengadaan Alquran Tak Dikorupsi

Ferdinan - detikNews
Wakil Menag: Pengadaan Alquran Tak Dikorupsi
Jakarta - Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar yakin proyek pengadaan Alquran tak dikorupsi. Dia memastikan setiap proyek pengadaan di kementeriannya dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Proyek ini berjalan biasa, menurut saya tidak ada korupsi. Karena saya berkali-kali mengingatkan di setiap proyek pengadaan agar dilakukan benar," kata Nasaruddin saat dihubungi detikcom, Rabu (20/6/2012) malam.

Nasaruddin menjelaskan, proyek pengadaan Alquran rutin dilakukan setiap tahunnya. "Setiap tahun ada pengadaannya,karena potensi kebutuhan Alquran 2 juta buah per tahun," sebut dia.

Dugaan korupsi pengadaan Alquran tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK Abraham Samad menyebut dugaan korupsi ini terjadi saat Nasaruddin menjabat sebagai Dirjen Bina Masyarakat Agama Islam. "Kami punya bukti kuat," kata Samad, kemarin di Gedung DPR.

Nasaruddin sendiri mengaku terkejut dengan informasi dari KPK ini. Dia akan menanyakan pelaksanaan proyek pengadaan ini ke Direktur Urusan Agama Islam Kemenag.

"Waktu itu setahu saya ada proyek itu, tapi saya enggak tahu detil di tingkat teknisnya," tuturnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fdn/fdn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%