Kamis, 21/06/2012 06:17 WIB

Wakil Menag: Pengadaan Alquran Tak Dikorupsi

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar yakin proyek pengadaan Alquran tak dikorupsi. Dia memastikan setiap proyek pengadaan di kementeriannya dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Proyek ini berjalan biasa, menurut saya tidak ada korupsi. Karena saya berkali-kali mengingatkan di setiap proyek pengadaan agar dilakukan benar," kata Nasaruddin saat dihubungi detikcom, Rabu (20/6/2012) malam.

Nasaruddin menjelaskan, proyek pengadaan Alquran rutin dilakukan setiap tahunnya. "Setiap tahun ada pengadaannya,karena potensi kebutuhan Alquran 2 juta buah per tahun," sebut dia.

Dugaan korupsi pengadaan Alquran tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK Abraham Samad menyebut dugaan korupsi ini terjadi saat Nasaruddin menjabat sebagai Dirjen Bina Masyarakat Agama Islam. "Kami punya bukti kuat," kata Samad, kemarin di Gedung DPR.

Nasaruddin sendiri mengaku terkejut dengan informasi dari KPK ini. Dia akan menanyakan pelaksanaan proyek pengadaan ini ke Direktur Urusan Agama Islam Kemenag.

"Waktu itu setahu saya ada proyek itu, tapi saya enggak tahu detil di tingkat teknisnya," tuturnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(fdn/fdn)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%