Kejagung: Putusan MK Soal Pembatasan Pencekalan Beri Kepastian Hukum

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengabulkan gugatan Yusril mengenai UU Keimigrasian tentang jangka waktu cegah tangkal (cekal). Kejagung menilai hal tersebut memberikan kepastian hukum terhadap tersangka yang menunggu proses persidangan.

"Sesuai UU maka putusan MK itu final dan mengikat dan karena itu kita harus laksanakan. Ada hal positif atas putusan tersebut yaitu adanya kepastian hukum," ujar Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Edwin P. Situmorang, di Gedung Kejagung Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (20/6/2012).

Lebih jauh Edwin menambahkan, putusan tersebut hanya akan berlaku bagi tersangka yang akan dicekal. Tidak berlaku bagi para tersangka yang sebelumnya sudah dilakukan pencekalan.

"Putusan berlaku ke depan tidak berlaku surut," terang Edwin.

Selain itu, Edwin juga menyampaikan harapannya bahwa ini akan memberikan dampak positif dalam proses penegakan hukum.

"Mudah-mudahan demikian bisa berdampak positif terhadap proses penegakan hukum pada setiap tahapan," tutupnya.

Yusril menggugat Bab IX pasal 97 ayat (1) UU 6/2011 tentang Keimigrasian. Pasal tersebut berbunyi 'Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 bulan'. Pasca putusan MK, pasal tersebut menjadi berbunyi 'Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan'.

"UU sebelumnya bisa mencekal orang tanpa batas. Saya meminta 6 bulan saja. MK mengabulkan maksimal 2x6 bulan," ujar Yusril.

Kasus ini bermula saat Yusril dicekal oleh Kejaksaan Agung dalam perkara Sisminbakum. Menurut Yusril, pasal tersebut menyebabkan perpanjangan cekal dapat dilakukan terus-menerus tanpa adanya batas waktu. Yusril bahkan lebih memilih menjadi tahanan kota daripada dicekal.

Kemenangan Yusril menjadi kemenangan kesekian kalinya mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini. Sebelumnya dia berhasil melengserkan Jaksa Agung lewat MK dan membatalkan pengetatan remisi koruptor di PTUN Jakarta.


Seorang polisi diduga bunuh diri dengan cara menembak kepalanya. Simak di "Reportase Malam", pukul 02.08 WIB Hanya di TransTV

(riz/fdn)