detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 07:24 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 20/06/2012 15:08 WIB

Tunda Penerbangan Penumpang, Lion Air Bersikukuh Sesuai Prosedur

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Lion Air digugat karena menunda penerbangan penumpang atas nama Budi Santoso dengan alasan pesawat sudah kelebihan kapasitas penumpang. Namun pihak Lion Air tetap bersikukuh bahwa tindakannya sesuai UU yang ada.

Hal ini disampaikan kedua belah pihak dalam sidang terakhir sebelum putusan. "Kita tetap pada gugatan kita yaitu telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dengan tidak diberangkatkannya penggugat dalam penerbangan. Dengan kata lain tergugat tidak memenuhi hak-hak konsumen," kata kuasa hukum Budi, Purgatorio Siahaan, kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jalan Gadjah Mada, Rabu (20/6/2012).

Purgatorio tetap bersikukuh menggugat karena dari awal Budi tidak ada penawaran atau kompensasi apapun dari Lion Air atas penundaan penerbangan. Setelah didesak, baru ada penawaran berjenjang.

"Pasawat diganti dari yang tempat duduknya 215 menjadi 205 orang. Nah 10 penumpang yang lainnya bagaimana nasibnya? Kalau tergugat bilang itu prosedural, bagaimana dengan nasib penumpang?" ujar Purgatorio.

Dalam kesimpulannya kepada majelis hakim yang diketuai oleh Purwono Edi Santosa, Lion Air tetap pada pendiriannya, yaitu prosedur penundaan penumpang sudah sesuai peraturan yang ada.

"Ini kan sengketa tentang penerbangan, sudah ada aturannya. Kewajiban pengangkut itu ada dalam UU No 7/2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Nah kita mengacunya ke sana. Kalau menurut saya ini nggak mungkin perbuatan melawan hukum," ungkap kuasa hukum Lion Air, Nusirwin.

Nusirwin juga menilai gugatan Budi kabur. Ada kesalahan isi gugatan dengan siapa yang digugat.

"Kesimpulan kita, gugatan mereka kabur. Sebab yang digugat Dirut Lion Air, seharusnya kan PT Lion Air sebagai badan hukum. Kedua fakta hukum dan petitum bertentangan. Yaitu fakta hukumnya wanprestasi tetapi petitumnya tentang perbuatan melawan hukum," ujar Nusirwin. Sidang akan dilanjutkan 4 Juli 2012 dengan agenda pembacaan putusan.

Kisah gugatan ini bermula dari rencana Budi terbang dengan Lion Air bernomor JT 743 pada 19 Oktober 2011 pukul 18.55 WITA. Namun karena alasan operasional, Lion Air melakukan perubahan dari pesawat berkapasitas 215 tempat duduk ke pesawat berkapasitas 205 tempat duduk. Padahal Budi sudah memegang tiket dan telah memenuhi kewajibannya sebagai penumpang.

Lalu Budi diminta terbang keesokan harinya dengan pesawat Lion Air. Setelah didesak pihak Lion Air baru mau memberikan kompensasi menginap di hotel. Budi akhirnya memilih terbang dengan maskapai penerbangan lainnya pada keesokan harinya. Atas hal tersebut, Budi menggugat Lion Air senilai harga tiket plus kerugian immateril.

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(asp/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%