Detik.com News
Detik.com

Rabu, 20/06/2012 10:37 WIB

Komisaris Bhakti Investama Bantah Urusi Permainan Pajak Perusahaanya

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Komisaris Bhakti Investama Antonius Tonbeng hari ini diperiksa KPK terkait kasus suap pegawai pajak pada pengurusan restitusi perusahaan itu. Namun Antonius sudah menegaskan, perusahaannya tidak terlibat dalam kasus pajak tersebut.

Antonius menepis kalau dirinya memiliki peran terkait pemberian imbalan kepada petugas Pajak Tommy Hindratno. James Gunarjo, tersangka penyuap Tommy disebut-sebut adalah orang kepercayaan Antonius.

"Wah nggak ngerti saya. Saya hanya memenuhi pangggilan saja," ujar Antonius saat dikonfirmasi sebelum pemeriksaan di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (20/6/2012). Antonius sudah dicegah KPK ke luar negeri.

Sebelumnya, KPK menangkap Tommy Hindratno karena menerima suap terkait kepengurusan pajak di PT Bhakti Investama Tbk senilai Rp 280 juta dari James Gunardjo. Dari pihak Bhakti Investama sendiri sudah membantah keras jika James adalah karyawan maupun konsultan di perusahaan ini.

Tommy kini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Konsultasi KPP Sidoarjo. Namun, Tommy belum dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjr/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%