detikcom
Rabu, 20/06/2012 10:37 WIB

Komisaris Bhakti Investama Bantah Urusi Permainan Pajak Perusahaanya

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Komisaris Bhakti Investama Antonius Tonbeng hari ini diperiksa KPK terkait kasus suap pegawai pajak pada pengurusan restitusi perusahaan itu. Namun Antonius sudah menegaskan, perusahaannya tidak terlibat dalam kasus pajak tersebut.

Antonius menepis kalau dirinya memiliki peran terkait pemberian imbalan kepada petugas Pajak Tommy Hindratno. James Gunarjo, tersangka penyuap Tommy disebut-sebut adalah orang kepercayaan Antonius.

"Wah nggak ngerti saya. Saya hanya memenuhi pangggilan saja," ujar Antonius saat dikonfirmasi sebelum pemeriksaan di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (20/6/2012). Antonius sudah dicegah KPK ke luar negeri.

Sebelumnya, KPK menangkap Tommy Hindratno karena menerima suap terkait kepengurusan pajak di PT Bhakti Investama Tbk senilai Rp 280 juta dari James Gunardjo. Dari pihak Bhakti Investama sendiri sudah membantah keras jika James adalah karyawan maupun konsultan di perusahaan ini.

Tommy kini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Konsultasi KPP Sidoarjo. Namun, Tommy belum dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjr/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%