detikcom
Rabu, 20/06/2012 08:15 WIB

Wanbin PD: Turunnya Elektabilitas Sejak Nazaruddin Sebut Nama Ketua Umum

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Anggota Dewan Pembina Parta Demokrat (PD), Hayono Isman, menyebut penurunan elektabilitas PD dimulai saat terkuaknya kasus korupsi Nazaruddin. Apalagi, dalam banyak kesempatan setelah kasusnya masuk pengadilan, Nazaruddin kerap menyebut nama Ketua Umum, Anas Urbaningrum, terlibat dalam kasus korupsinya.

"Menurunnya elektabilitas kan sejak terkuaknya kasus Nazaruddin yang mengait-ngaitkan nama ketua umum dalam kasusnya," kata Hayono saat berbincang, Rabu (20/6/2012).

Imbas dari penyebutan nama Ketua Umum oleh Nazaruddin, Hayono menjelaskan, adalah penurunan elektabilitas PD yang hingga saat ini hampir menyentuh angka 10 persen. Oleh karena itu, Hayono meminta agar semua kader yang sudah disebut Nazaruddin untuk non aktif dari PD untuk fokus menyelesaikan kasusnya.

"Sebaiknya mengambil langkah non aktif," ujarnya.

Lebih jauh, Hayono tidak melihat ada hubungan langsung antara kinerja pemerintah dengan penurunan elektabilitas PD. "Kalau memang menurun karena pemerintah kan ya sejak awal pemerintahan, nyatanya kan tidak," imbuhnya.

Berdasarkan hasil survei LSI yang dirilis Minggu (17/6), Partai Golkar berada di posisi pertama sebagai partai pilihan responden dengan 20.9 persen. Menyusul PDIP dengan dukungan 14 persen dan Demokrat dengan 11,3 persen.

LSI menyebut 3 penyebab kemerosotan elektabilitas Demokrat. Pertama, Demokrat gagal melakukan disiplin internal internal terkait kasus korupsi yang menyeret elitenya seperti kasus Wisma Atlet dan proyek Hambalang.

Penyebab kedua, kekecewaan responden atas kinerja Presiden SBY membuat tingkat keterpilihan Demokrat ikut menurun. Ketiga, Demokrat terlalu disibukkan dengan pertengkaran internal sehingga program partai tidak terurus.

Seakan mengamini hasil survei LSI, Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyebut keberhasilan pemerintah menjalankan program kerja memang menjadi kunci utama kesuksesan Demokrat.

"Memastikan pemerintahan Presiden SBY yang juga Ketua Wanbin PD untuk terus meningkatkan kinerja sehingga bisa menaikkan tingkat kepuasan rakyat. Kepuasan publik yang memadai atas kinerja pemerintah adalah basis utama keberhasilan partai pemerintah," kata Anas dalam pesan singkatnya, Senin (18/6/2012).

(trq/ray)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    46%
    Kontra
    54%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel