Selasa, 19/06/2012 19:55 WIB

Staf Ahli Rusli Zainal Ditahan di Rutan KPK karena Faktor Keamanan

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan staf ahli Gubernur Rusli Zainal, Lukman Abbas di Rutan KPK. Ini dilakukan untuk menghindari adanya intervensi terhadap tersangka kasus dugaan suap Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau tersebut.

"Ada beberapa hal kenapa tersangka ditahan di Rutan KPK. Pertama tentu berkaitan proses penyidikan itu sendiri, selain untuk menggali informasi. Faktor keamanan dan ada kemungkinan diintervensi," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (19/6/2012).

Di Rutan KPK sendiri saat ini telah ada 2 tersangka yang ditahan yakni Angelina Sondakh dan Miranda Swaray Gultom. Selain itu, terpidana kasus suap Wisma Atlet, Mindo Rosalina Manulang, juga meringkuk di Rutan yang sama.

"Lukman tidak dicampur dengan tersangka-tersangka sebelumnya. Di tempat terpisah dengan Miranda dan lain-lain," sebut Johan.

Lukman yang juga mantan Kadispora Provinsi Riau, masuk ke sel Rutan KPK sekitar pukul 18.05 WIB. Selain Lukman Abbas, sore tadi KPK juga menahan Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin dalam kasus yang sama.

Lukman diduga memberi uang suap kepada beberapa anggota DPRD terkait persetujuan dalam usulan perubahan Perda Nomor 6 tahun 2010. Dia mendekam di sel tahanan untuk 20 hari pertama.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%