MA Pakistan diskualifikasi PM Gilani

Mahkamah Agung Pakistan memutuskan bahwa Perdana Menteri Yusuf Raza Gilani didiskualifikasikan dari jabatan pada Selasa, 19 Juni.

Keputusan Mahkamah Agung ini dikeluarkan setelah pada 26 April lalu, Perdana Menteri Yusuf Raza Gilani dinyatakan bersalah menghina pengadilan karena menolak meminta Swiss membuka kembali kasus korupsi miliaran dolar yang diduga dilakukan oleh Presiden Asif Ali Zardari.

"Yusuf Raza Gilani telah didiskualifikasi dari keanggotaan parlemen," demikian bunyi keputusan MA seperti dibacakan oleh Hakim Iftikhar Muhammad Chaudhry.

"Dia juga tidak menjabat sebagai perdana menteri Pakistan mulai tanggal 26 April dan akibatnya jabatan perdana menteri dianggap kosong," tambah MA Pakistan.

Mahkamah Agung juga memerintahkan kepada presiden untuk menempuh langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan undang-undang dasar guna memastikan pemerintahan berjalan seperti biasa.

Pengganti

Partai Rakyat Pakistan, yang memimpin pemerintahan koalisi, mengadakan rapat luar biasa untuk memutuskan langkah berikutnya.

Pertemuan antara lain dihadiri Presiden Zardari dan Gilani.

Partai Rakyat Pakistan mempunyai jumlah kursi cukup untuk mengangkat pengganti Gilani.

"Presiden Zardari memimpin rapat dan Perdana Menteri Gilani juga hadir untuk membahas situasi," kata seorang pejabat seperti dikutip kantor berita AFP.

Wartawan BBC di Islamabad, Orla Guerin melaporkan sejauh ini belum jelas langkah yang akan ditempuh Yusuf Raza Gilani dan apakah keputusan MA ini akan menyebabkan keruntuhan pemerintah.

Yusuf Raza Gilani sebelumnya menegaskan hanya parlemen yang bisa menggesernya. Berdasarkan undang-undang Pakistan, siapa pun yang dinyatakan bersalah menghina atau melecehkan pengadilan dilarang menjadi anggota parlemen.

Kasus korupsi yang diduga melibatkan Presiden Zardari ini terjadi pada 1990-an. Zardari dan mendiang istrinya mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto, diduga menggunakan bank-bank Swiss untuk mencuci uang sebesar US$12 juta.

Uang tersebut diduga merupakan suap dari perusahaan-perusahaan yang berebut kontrak inspeksi bea dan cukai.

Swiss menutup kasus pada 2008 ketika Zardari menjadi presiden. Perdana Menteri Yusuf Gilani sebelumnya menegaskan Zardari mempunyai kekebalan hukum sebagai kepala negara.

(bbc/bbc)