Detik.com News
Detik.com

Selasa, 19/06/2012 12:05 WIB

Pilkada Langsung Munculkan Pemerintahan yang Terbelah

jurnalparlemen.com - detikNews
Jakarta -
Kepala daerah jalan ke ke kanan, sementara wakil kepala daerah jalan ke kiri Pemilihan kepala daerah secara langsung memunculkan fenomena pemerintahan yang terbelah atau divided government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan yang terbelah ini muncul dalam wujud tidak harmonisnya hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menimbulkan fragmentasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Kepala daerah jalan ke ke kanan, sementara wakil kepala daerah jalan ke kiri," ujar anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani kepada jurnalparlemen.com, Selasa (19/6).

Kata Miryam, fenomena inilah yang kemudian melahirkan persaingan yang tidak sehat antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada berikutnya yang menimbulkan pecah kongsi, dan majunya kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan pasangan masing-masing.

"Bahkan seperti pada kasus provinsi DKI Jakarta, wakil kepala daerah terpaksa harus mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya," tambahnya.

Fraksi Partai Hanura menilai ada celah dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 56 yang mengatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon secara demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pencalonan secara berpasangan ini menyebabkan kepala daerah dan wakil kepala daerah merasa dirinya pihak yang memiliki kontribusi sama dalam memenangkan kompetisi pemilihan kepala daerah secara langsung.

Selain itu, menurut Fraksi Partai Hanura, perpecahan kongsi ini lebih disebabkan karena tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang seharusnya diatur secara terperinci dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah.

"Selama ini sebagaimana yang terjadi di level nasional wakil kepala daerah hanya menjalankan kewenangan seremonial dan kewenangan substantif, yaitu kewenangan dalam bentuk menggantikan kepala daerah jika berhalangan. Ini sangat ironis karena sama dengan membiarkan pemborosan anggaran negara untuk membiayai wakil kepala daerah."

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/05/2015 20:11 WIB
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli Ada yang menilai kurang moncernya kinerja tim ekonomi saat ini tak lepas dari kurang optimalnya peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. Kepala Bappenas itu juga dituding banyak memangkas program-program unggulan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.
ProKontra Index »

Ayah Pemerkosa Putri Kandung dan Bunuh 4 Anaknya Layak Dihukum Mati!

Sadriansyah, warga Sungai Kunjang, Samarinda, Kaltim tega memperkosa putri kandungnya dan membunuh 4 anak-anak sendiri saat masih kecil. Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq berpendapat, Sadriansyah pantas dihukum mati karena menjadi ayah yang biadab. Bila Anda setuju bahwa hukuman yang setimpal bagi Sadriansyah adalah hukuman mati, pilih Pro!
Pro
90%
Kontra
10%