Selasa, 19/06/2012 12:05 WIB

Pilkada Langsung Munculkan Pemerintahan yang Terbelah

jurnalparlemen.com - detikNews
Jakarta -
Kepala daerah jalan ke ke kanan, sementara wakil kepala daerah jalan ke kiri Pemilihan kepala daerah secara langsung memunculkan fenomena pemerintahan yang terbelah atau divided government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan yang terbelah ini muncul dalam wujud tidak harmonisnya hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menimbulkan fragmentasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Kepala daerah jalan ke ke kanan, sementara wakil kepala daerah jalan ke kiri," ujar anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani kepada jurnalparlemen.com, Selasa (19/6).

Kata Miryam, fenomena inilah yang kemudian melahirkan persaingan yang tidak sehat antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada berikutnya yang menimbulkan pecah kongsi, dan majunya kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan pasangan masing-masing.

"Bahkan seperti pada kasus provinsi DKI Jakarta, wakil kepala daerah terpaksa harus mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya," tambahnya.

Fraksi Partai Hanura menilai ada celah dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 56 yang mengatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon secara demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pencalonan secara berpasangan ini menyebabkan kepala daerah dan wakil kepala daerah merasa dirinya pihak yang memiliki kontribusi sama dalam memenangkan kompetisi pemilihan kepala daerah secara langsung.

Selain itu, menurut Fraksi Partai Hanura, perpecahan kongsi ini lebih disebabkan karena tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang seharusnya diatur secara terperinci dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah.

"Selama ini sebagaimana yang terjadi di level nasional wakil kepala daerah hanya menjalankan kewenangan seremonial dan kewenangan substantif, yaitu kewenangan dalam bentuk menggantikan kepala daerah jika berhalangan. Ini sangat ironis karena sama dengan membiarkan pemborosan anggaran negara untuk membiayai wakil kepala daerah."

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nwk/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%