detikcom

Selasa, 19/06/2012 12:00 WIB

Sejumlah Program Gratis Sambut HUT DKI Ditunda

Ramdhan Muhaimin - detikNews
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta merespons rekomendasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Panwaslu terkait pembatalan program 'Senyum Jakarta' menyambut HUT DKI Jakarta. Humas Pemprov DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia menjelaskan meski ada rekomendasi tersebut, tidak semua kegiatan yang digelar gratis dalam program tersebut ditunda.

"Yang betul sebetulnya ditunda, bukan batal. Dan yang ditunda tidak semua. Beberapa kegiatan saja," jelas Cucu saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (19/6/2012).

Cucu menjelaskan kegiatan yang ditunda seperti pengobatan gratis, layanan akte kelahiran gratis, naik bus TransJakarta gratis, dan masuk Taman Margasatwa Ragunan gratis. Sementara masuk Ancol gratis pada 22 Juni 2012 dan hiburan Opera Van Java (OVJ) di Monas pada 23 Juni tetap digelar.

"Jadi yang reguler tetap berjalan seperti gratis masuk Ancol. Yang ditunda-tunda ini, kita lagi jadwal ulang," tuturnya.

Cucu juga mengakui Pemprov DKI Jakarta menyesalkan jika program 'Senyum Jakarta' dalam rangka HUT Jakarta ini dikait-kaitkan dengan pilkada DKI Jakarta. Padahal menurutnya, program 'Senyum Jakarta' digagas Pemprov DKI Jakarta berdasarkan masukan dari masyarakat.

Tujuannya, kata dia, agar warga Jakarta dapat tersenyum di momen HUT Jakarta dengan menikmati berbagai pelayanan gratis.

"Ya tentu permintaan dari panwaslu kita hormati. Sebenarnya ini kan masukan dari masyarakat, bukan kemauan Pemprov. Kita inginnya warga tersenyum," cetus Cucu.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mencanangkan sejumlah kegiatan sejak 18 hingga 24 Juni 2012. Kegiatan yang dikemas dalam program 'Senyum Jakarta' itu untuk menyambut HUT Jakarta ke-485. Kegiatan program tersebut berbentuk berbagai pelayanan gratis yang diperuntukkan khusus untuk warga DKI Jakarta, mulai dari pengobatan, pembuatan akte kelahiran, naik bus TransJ, masuk Ancol, dan masuk Taman Margasatwa Ragunan.

Namun karena berdekatan dengan tahapan kampanye pilkada DKI Jakarta, KPU dan Panwaslu merekomendasikan agar program tersebut dibatalkan untuk menghindari kecurigaan program tersebut dijadikan ajang kampanye cagub incumbent.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rmd/vit)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%