detikcom
Senin, 18/06/2012 17:58 WIB

Potensi Korupsi Dana Hibah & Bansos Jateng Capai Rp 65 Miliar

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Halaman 1 dari 2
Semarang - Komite Penyelidikan dan Pengawasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah bekerjasama dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) mencium adanya potensi korupsi sebesar Rp 65 miliar pada dana hibah dan Bansos dari APBD Provinsi Jateng tahun 2012. Angka tersebut tiga kali lebih besar dibanding tahun 2011.

Peneliti korupsi politik ICW, Apung Widadi, mengatakan alokasi dana hibah dan bansos pada tahun 2012 ada pada organisasi yang tidak jelas alamat dan identitasnya. Disebutkan pula satu tempat mendapatkan dana lebih dari satu kali.

"Modusnya antara lain alamat kurang lengkap, alamat dihuni banyak LSM, Ormas dan banyak penerima, satu penerima bansos memperoleh pencairan lebih dari satu, dan satu nama dengan alamat yang berbeda mendapatkan alokasi pencairan," terang Apung di kantor KP2KKN Jateng, jalan Lempong Sari, Semarang, Senin (18/6/2012).

Salah satu organisasi beralamat fiktif adalah Semarang Integrity Institute di jalan Krajan Irigasi Mangkang. Setelah diselidiki, alamat tersebut tidak ditemukan. Adapula alamat organisasi yang ternyata setelah diselidiki merupakan milik warga sipil seperti salah satunya Center of Democracy and Law Studies Jateng di jalan Menoreh Raya No 15.

Ada juga Bansos kemasyarakatan yang diberikan kepada LSM atau Ormas tidak jelas status hukum dan legalitasnya, Seperti Karang Taruna provinsi Jateng mendapat Rp 800 juta, Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) mendapatkan Rp 1.334.980, Kokam Banjar Rp 400 juta, Perhimpunan Masyarakat Madani (Permadani) mendapatkan Rp 100 juta, Lembaga Studi Pengembangan Masyarakat Pedesaan (Lespamp) memperoleh Rp 100 juta, Lembaga Kajian Ekonomi dan Lembaga masyarakat Rp 70 juta, dan Forum peduli lansia Rp 100 juta. Semua organisasi tersebut tidak memiliki alamat yang jelas.

"Yang paling lucu adalah Persatuan Pecinta Olah Raga Jateng yang mendapatkan Rp 500 juta. Kenapa tidak ke organisasi olah raganya? Malah ke pecinta," kata Apung.

Sementara itu, aktivis KP2KKN, Eko Haryanto mengatakan dalam investigasinya diketahui beberapa alamat penerima bansos yang ternyata hanya sebuah kos-kosan atau rumah warga, seperti Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAN), setelah diselidiki ternyata hanya sebuah garasi milik warga.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(alg/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
53%
Kontra
47%