detikcom

Senin, 18/06/2012 12:46 WIB

300 Petani Padang Lawas Demo Kapolda Sumut

Khairul Ikhwan - detikNews
Medan - Sekitar 300 petani asal Kabupaten Padang Lawas, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Senin (18/6/2012). Aksi ini merupakan buntut kekecewaan petani karena anggota Dewan tidak kunjung menunjukkan perhatian, meski belasan petani telah menggelar aksi mogok makan dan jahit mulut selama 13 hari.

Dalam aksinya, belasan petani bertelanjang dada dan mencat tubuhnya dengan tulisan "Apakah Kami Harus Mati?". Selain itu, sebelas petani yang menggelar aksi mogok makan, empat di antaranya menjahit mulutnya duduk di depan pagar gedung DPRD Sumut, Jl. Imam Bonjol, Medan.

Dalam tuntutannya, petani mendesak DPRD Sumut segera meminta Kapolda Sumut, Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, segera menarik personelnya dari lahan sengketa. Jika tidak, petani meminta agar Wisjnu dicopot dari jabatannya.

Pendamping Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) Sugianto menyatakan, petani mendesak Polres Tapanuli Selatan segera membebaskan Sinur Situmorang, salah seorang petani yang ditangkap atas tuduhan perusakan fasilitas perusahaan.

"Sinur dipanggil untuk menginvestaris jumlah rumah warga yang dirusak pihak perusahan. Tapi apa, Sinur malah ditahan. Ini cacat hukum," sebut Sugianto.

Sugianto mengatakan, petani akan terus menggelar aksi mogok makan dan aksi jahit mulut hingga lahan dikembalikan kepada petani.

Sementara perwakilan Komisi A DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri menegaskan, akan mengagendakan rapat khusus membahas konflik tanah warga dengan PT. SRL dan PT. SSL.

"Kami juga akan memanggil para pihak yang bersengketa, termasuk Bupati Padang Lawas dan Polres setempat," sebut Sigit.

Suasana aksi nyaris memanas karena pernyataan anggota Dewan dinilai janji semata. Namun aksi kembali tertib setelah koordinasi aksi menginstruksikan massa aksi tidak emosi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(rul/mad)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%