detikcom
Senin, 18/06/2012 05:14 WIB

Polri Terjunkan 500 Unit Pospol Keliling di 31 Polda

E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Polri menyediakan Pos Polisi (Pospol) Keliling . Sedikitnya ada 500 unit mobil Pospol Keliling yang akan hadir di 31 Kepolisian Daerah (Polda) untuk menampung segala keluhan masyarakat soal keamanan.

"Setiap Polda ini nantinya akan mendapatkan 10 atau 12 unit, disesuaikan dengan tingkat kerawanan di Polda tersebut," kata Kepala Binmas Baharkam Mabes Polri, Brigjen Pol M Iriawan, Minggu (17/6/2012).

Sebelumnya, Polri menyediakan 40 unit mobil Pospol keliling sebagai proyek percontohan di Polda Metro Jaya. Iriawan mengklaim, pelayanan Pospol Keliling yang sudah berjalan di Polda Metro Jaya sangat efektif dalam membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Sangat efektif dan sampai sekarang berjalan baik. Sehingga melihat keefektifannya itu kita menyediakan mobil baru di seluruh Polda," katanya.

Ia melanjutkan, upaya tersebut merupakan bentuk terobosan Polri dalam memberiksan pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat kini tidak perlu mendatangi kantor polisi bila menjadi korban atau mengetahui adanya suatu tindakan kriminal yang terjadi di lingkungannya.

"Jadi kita sekarang jemput bola, bukan masyarakat yang mencari kita," ujarnya.

Pospol Keliling ini ditempatkan di titik-titik rawan kejahatan seperti di pusat keramaian seperti Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau di mal dan lainnya. Masyarakat bisa melaporkan langsung segala kejadian ke Pospol Keliling itu.

"Nanti laporannya akan terkoneksi secara online ke Polsek dan Polres setempat," tutupnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mei/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%