Wacana Pemerintah Tak Boleh Urus Partai Sulit Dilakukan

Jakarta - Adanya wacana yang melarang petinggi pemerintah, seperti Presiden atau Menteri merangkap jabatan petinggi partai sulit dilaksanakan. Partai di Indonesia dinilai belum memiliki manajemen yang cukup baik.

Pandangan ini dikemukakan oleh pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandes. Menurut Arya, bisa tidaknya wacana ini berjalan tergantung kepada kesiapan partai itu sendiri.

"Beberapa partai sudah mulai mencoba untuk mengaplikasikan wacana tersebut seperti PKS, ada Golkar. Tetapi saya melihat apakah itu akan mempengaruhi menteri atau tidak. Saya melihat kelembagaan partai kita belum cukup kuat. Sistem manajemen partai yang modern belum baik," ujar Arya saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (16/6/2012).

Arya melihat, partai saat ini masih mengandalkan kekuatan seorang figur untuk mendulang suara partai. "Ini menunjukkan kaderisasi, jenjang karirnya belum cukup kuat, apalagi kedekatan pemilih dengan partai tidak begitu kuat," tambahnya.

Figur-figur pendulang suara tersebut saat ini masih dianggap sebagai simbol utama partai, yang membuat wacana pemisahan tersebut sulit untuk diwujudkan. Akibatnya, efek yang terlihat adalah kinerja figur tersebut di pemerintahan dan di partai menjadi tak maksimal.

"Contohnya, beberapa menteri menjadi tidak fokus membesarkan partai dan juga tidak fokus bekerja sebagai menteri. Kalau tidak mempengaruhi kinerjanya tidak masalah, hanya yang kita lihat selama ini kan seperti itu. Ke depan, dibutuhkan medium-medium strategis supaya partai dapat berkomunikasi dengan masyarakat," papar Arya.

(gah/mok)