detikcom

Jumat, 15/06/2012 22:05 WIB

Sindikat Penggelapan Mobil Leasing Dibekuk Polisi

E Mei Amelia R - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Aparat Subdit Ranmor, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menangkap sindikat pencurian mobil. Modus operandi yang dilakukan para pelaku dengan cara menggelapkannya dari sejumlah leasing dan rental mobil.

"Pelaku melakukan kejahatan dengan modus penggelapan dari leasing, mereka mengkredit mobil dari leasing," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto kepada wartawan, Jakarta, Jumat (15/6/2012)

Polisi menangkap lima tersangka dalam kasus ini, mereka adalah DW (33), RD (34), YUS (30), Lil (44) dan AL (39) yang merupakan penadah dan pelaku pencurian. Dari para tersangka disita 15 mobil berbagai merek.

Para pelaku ditangkap saat melakukan transaksi mobil CRV di areal parkir Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa (5/6). Para tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP, 372 KUHP, pasal 263 KUHP dan pasal 480 KUHP.

Rikwanto mengatakan, modus yang dilakukan tersangka adalah dengan mengisi aplikasi kredit mobil di beberapa leasing. Aplikasi kredit dilakukan dengan melampirkan akta kredit palsu menggunakan nama palsu.

"Setelah disetujui, dapat mobil, kemudian mobil dijual ke penadah," katanya.

Sementara itu, Kasubdit Ranmor Polda Metro Jaya Kompol Ari Ardian mengatakan, kasus itu terungkap setelah salah satu pelaku penadah tertangkap dengan barang bukti 1 unit mobil CRV.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mei/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
72%
Kontra
28%